IPW Minta Kapolri Berantas Oknum Terlibat Mafia Tambang

PRAKTIK mafia tambang, termasuk di Sumatra Selatan diduga kian menjamur. Bahkan muncul dugaan keterlibatan aparat kepolisian yang membekingi bisnis haram tersebut.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso tak menampik keterlibatan oknum polisi dalam bisnis tambang sudah lama terjadi.

"Praktik beking membeking tambang batubara di Sumsel oleh oknum Polri ini sudah menahun. Hal ini terjadi karena masih adanya aturan anggota Polri boleh berbisnis," kata Sugeng.

Ia menambahkan, hal itu tampak dengan masuknya pensiunan jenderal Polri dalam korporasi-korporasi di Indonesia. "Maka itu tidak aneh praktik backing-backingan terjadi," lanjutnya.

Menanggapi hal itu, ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan bersih-bersih di internalnya. Ia mendorong harus mencabut aturan anggota Polri boleh berbisnis. 

"Periksa oknum Polri yang terlibat mafia tambang batubara Sumsel, dan cabut aturan anggota Polri boleh berbisnis. Cara ini bisa dilakukan untuk mencegah praktik mafia tambang yang merugikan para investor," ujarnya.
 
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai jika kasus mafia tambang ini memang secara tradisi sudah terjadi sekian lama di Indonesia.

"Praktik-praktiknya memang banyak mengindikasikan atau seringkali diwarnai dengan pengaruh dari shadow government, kemudian ada praktik-praktik ilegal yang sering kali merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan," kata Faisal. 

Parahnya, kata dia, praktik tersebut seringkali tak hanya melibatkan oknum penegak hukum atau aparat hukum, tapi sampai juga kepada oknum pemerintah yang bekerja sama dengan pihak yang ingin menguasai tambang tersebut secara ilegal.

"Seperti yang saya sebutkan, shadow government sebetulnya adalah di luar pemerintahan tapi memiliki pengaruh dari sisi kemampuan modal capital mereka, yaitu pihakp yang ingin menguasai tambang-tambang terutama yang di daerah-daerah," katanya.

Untuk itu, Faisal ia meminta KPK dan Kejaksaan turun memberantas mafia tambang. 

"Saya setuju KPK dan Kejaksaan memang mesti harus turun sampai ke bawah, sampai ke praktik-praktik sektor pertambangan ini, karena itu masih marak sampai sekarang," tandasnya. (OL-8)