Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sejumlah isu prioritas lingkungan hidup sebagai dasar acuan pembangunan sesuai prinsip pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Bencana banjir dan pengelolaan sampah menjadi isu prioritas utama lingkungan hidup di Kalsel.
Kepala Bidang, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas LH Provinsi Kalsel Emy Ariani mengatakan penetapan isu-isu prioritas lingkungan hidup ini menjadi bahan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kalsel 2021.
"Isu-isu prioritas adalah bagian penting dalam penyusunan dokumen IKPLHD Kalsel. Sementara IKPLHD menjadi acuan kebijakan dan perencanaan bagi Pemda dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip pengelolaan lingkungan hidup," kata Emy.
IKPLHD juga menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah. Tercatat ada lima isu prioritas lingkungan hidup di Kalsel meliputi rendahnya kualitas air, pengelolaan persampahan, pengelolaan daerah pesisir, peningkatan luas lahan kritis dan bencana banjir.
Baca juga: Aktivitas Pendakian Gunung di Kalsel Kembali Ramai
Banjir menjadi isu prioritas tertinggi, dimana Kalsel masuk kategori daerah rawan bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, angin kencang dan rob. Pada awal 2021 lalu banjir besar melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel dengan jumlah warga terdampak hampir 700 ribu jiwa, belasan orang meninggal dunia.
Kerugian akibat bencana banjir berdasarkan data BPPT diperkirakan mencapai Rp1,43 triliun. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan salah satu upaya antisipasi bencana ke depan adalah pembangunan waduk atau bendungan.
Bendungan yang direncanakan dibangun antara lain Bendungan Riam Kiwa Kabulaten Banjar, Bendungan Pancar Hanau di Hulu Sungai Tengah, Bendungan Kusan di Tanah Bumbu yang kesemuanya berada Pegunungan Meratus. Serta kolam Regulasi di Hulu Sungai Tengah. Keberadaan bendungan Piani di Tapin yang baru selesai dibangun dinilai terbukti mampu mengurangi debit banjir di wilayah sekitar.(OL-5)
Banjir besar di Potiskum, Nigeria, merusak ratusan rumah dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Mou diteken antara Pemkab Bogor- Pemkab Jawa Barat (Jabar)- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8).
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek.
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir
KOTA Sukabumi, Jawa Barat, kembali diterjang bencana hidrometeorologi, Sabtu (9/8) malam.
Pertalindo mendorong berbagai upaya agar persoalan sampah bisa diatasi seiring terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian 100 persen masalah sampah pada tahun 2029. Pemerintah harus lebih gencar melakukan aksi di lapangan.
IGC 2025 menjadi side event dari kegiatan Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KSTI).
Targetnya di 2026 tidak ada lagi kabupaten/kota yang menggunakan sistem TPS terbuka.
Limbah.id kembali mengukuhkan komitmennya terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan dengan menggelar kegiatan plogging pada Minggu (3/8) kemarin, di kawasan Cikini, Jakarta.
Sekdar Jabar Herman Suryatman mengatakan teknologi pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) bisa diterapkan untuk mengatasi meningkatnya beban TPPAS Sarimukti, Bandung Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved