Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PELAKSANAAN kegiatan Preliminary CPMI G to G Korea Selatan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berlangsung meriah. Saat membuka acara tersebut dan memberi arahan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengimbau agar para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tiak mudah termakan berita hoaks.
"Melalui kesempatan ini saya menyampaikan agar CPMI tidak terpengaruh hoaks yang menuding pemerintah tidak peduli dengan nasib CPMI. Presiden Jokowi begitu peduli dengan kalian CPMI. PMI merupakan pahlawan devisa. Perintah ini jelas dan tegas beliau sampaikan kepada saya," kata Benny, di hotel Grand Dian Cirebon.
Baca juga: Menlu: Perlindungan Pekerja Migran tidak Hanya Sektor Domestik
"Keberpihakan pemerintah di era kepemimpinan Pak Jokowi kami realisasikan melalui program pembebasan biaya Preliminary. Tidak dibebankan pada PMI. Sebelumnya selalu saja PMI diberikan beban berupa pungutan, membayar Preliminary. Maka dari itu, kita bekerja konsisten, massif, dan tidak main-main," ujar Benny.
Tidak hanya itu, perintah menurut Benny diejawantahkan BP2MI melalui perang terbuka melawan sindikat penempatan ilegal PMI. Benny tegas mengatakan hanya tunduk pada Undang-undang untuk memerangi para maling.
"Perintah Pak Presiden Jokowi yang membuat saya berani melakukan tindakan seperti menindak para sindikat. Karena pesan beliau sangat tegas, juga filosofis, yang begitu luas maknanya. Wujud kepedulian PMI inilah yang tidak kita temukan dari Presiden sebelumnya," tutur Benny, politisi Partai Hanura ini tegas.
Ucapan trima kasih dari CPMI Korea Selatan terhadap keberpihakan pemerintah disambut Benny. Untuk itu Benny mengajak para CPMI dan keluarga mereka untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa KTA dan KUR. (RO/A-1)
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved