Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN kegiatan Preliminary CPMI G to G Korea Selatan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berlangsung meriah. Saat membuka acara tersebut dan memberi arahan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengimbau agar para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tiak mudah termakan berita hoaks.
"Melalui kesempatan ini saya menyampaikan agar CPMI tidak terpengaruh hoaks yang menuding pemerintah tidak peduli dengan nasib CPMI. Presiden Jokowi begitu peduli dengan kalian CPMI. PMI merupakan pahlawan devisa. Perintah ini jelas dan tegas beliau sampaikan kepada saya," kata Benny, di hotel Grand Dian Cirebon.
Baca juga: Menlu: Perlindungan Pekerja Migran tidak Hanya Sektor Domestik
"Keberpihakan pemerintah di era kepemimpinan Pak Jokowi kami realisasikan melalui program pembebasan biaya Preliminary. Tidak dibebankan pada PMI. Sebelumnya selalu saja PMI diberikan beban berupa pungutan, membayar Preliminary. Maka dari itu, kita bekerja konsisten, massif, dan tidak main-main," ujar Benny.
Tidak hanya itu, perintah menurut Benny diejawantahkan BP2MI melalui perang terbuka melawan sindikat penempatan ilegal PMI. Benny tegas mengatakan hanya tunduk pada Undang-undang untuk memerangi para maling.
"Perintah Pak Presiden Jokowi yang membuat saya berani melakukan tindakan seperti menindak para sindikat. Karena pesan beliau sangat tegas, juga filosofis, yang begitu luas maknanya. Wujud kepedulian PMI inilah yang tidak kita temukan dari Presiden sebelumnya," tutur Benny, politisi Partai Hanura ini tegas.
Ucapan trima kasih dari CPMI Korea Selatan terhadap keberpihakan pemerintah disambut Benny. Untuk itu Benny mengajak para CPMI dan keluarga mereka untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa KTA dan KUR. (RO/A-1)
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Kemitraan ini memastikan pekerja migran di Taiwan mendapatkan pekerjaan yang layak serta akses perlindungan sosial yang mumpuni.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Pemerintah memperkuat upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap paling awal, yakni proses pencarian kerja di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved