Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
INOVASI yang dilakukan Kabupaten Badung untuk petani padi patut diapresiasi. Dimotori oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata, diluncurkan beras C-Par di Padi Club and Restauran Canggu, kemarin.
Dalam Soft Launching beras C-PAR dijual Rp7.000/kilogram kepada masyarakat Canggu. Harga ini jauh lebih murah dibanding dengan harga Bulog selama ini. Parwata menegaskan, beras C-PAR ini adalah manifestasi dari lahirnya beras di Kabupaten Badung. Seluruh hasil padi di Badung akan
diproduksi beras dengan C-PAR, dimulai dari Subak Uma Desa Canggu.
"Jadi subak Uma desa ini adalah satu percontohan yang kita ambil di Kuta Utara. Dengan C-PAR ini dan mengambil obyek pekaseh yang ada di subak Uma Desa ini sejumlah 78 hektar," kata Putu Parwata, Senin (9/5).
Parwata menerangkan, untuk seluruh gabah dari pada hasil panen akan dibeli dan diolah sehingga berasnya itu namanya C-PAR. Hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. "Jadi produksi masyarakat disini meningkat hampir 80 sampai 100 persen dan hasil gabahnya kita beli dan berasnya kita kembalikan dengan beras murah, harganya hanya Rp7 ribu perkilo," terangnya
Untuk kualitas beras, menurutnya, di atas beras Bulog. Namun, dari sisi harga beras C-PAR ini lebih murah daripada beras Bulog. Sebab pihaknya melakukan peningkatan produksi. Ini merupakan percontohan dan model pertanian yang diberikan serta bisa memfasilitasi peningkatan pendapatan petani.
"Jadi istilah kami ini adalah bangkitnya petani padi sekarang ini dan inilah yang kami fasilitasi. Dengan demikian kami akan kaitkan dengan beberapa model, jadi disamping dia bisa menjual harga gabah dengan maksimal sesuai patokan pemerintah dan petani juga kita akan berikan 5 jaminan sosial," ujarnya.
Lima jaminan sosial tersebut kata Parwata, akan dibayarkan oleh PT. Padi Alam Semesta (PT. PAS), sehingga petani tidak ragu-ragu jika ada kecelakaan kerja, ada yang sakit, anaknya sekolah kemudian hari tua dan kematian semuanya ditanggung karena petani menjadi stakeholder dari PT PAS.
"PT PAS inilah yang menjamin petani itu termasuk gagal panen mereka. Nah, ini desain yang akan kita buat untuk membangkitkan petani. Sehingga petani bangkit masyarakat itu bisa sejahtera. Nah ini salah satu model yang kami berikan, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa akan memberikan jalan yang baik karena niatan baik kita untuk membantu petani," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Bulog Klaim Stok dan Harga Beras Terjaga Selama Libur Lebaran
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
MASYARAKAT di wilayah Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara mulai sedikit lega menyusul gas elpiji 3 kg mulai terdistribusi melalui pangkalan maupun operasi pasar.
Sementara itu harga sejumlah bahan pokok lainnya masih stabil, seperti harga daging ayam broiler Rp40 ribu/kg
Kepala Desa Bongkasa, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali berinisial KL (59) dijaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali.
Anggota DPRD Badung dari Partai Gerindra tersebut mengatakan, kasus ini sesungguhnya tidak terjadi bila instansi lintas sektor melakukan sumonev secara berkala.
Defisit ini diperkirakan terjadi karena APBD lebih menekankan Belanja Hibah yang terus naik menjadi Rp 2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun.
Dinsos Kabupaten Bandung menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga penerima manfaat antuan penanggulangan miskin ekstrem atas insiden penyaluran beras tidak layak konsumsi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved