Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH pusat dituntut menindak tegas pelaku yang terlibat
dalam mafia minyak goreng. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo pun
diminta memecat anggota kabinetnya yang terlibat.
Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono,
mendorong Presiden Joko Widodo untuk mencopot pejabat yang terkait masalah itu.
"Kejaksaan Agung sudah menangani kasus mafia minyak goreng. Dirjen Perdagangan Luar Negeri sudah ditetapkan jadi tersangka," lanjutnya.
Setelah Dirjen, menurut dia, harus ditindaklanjuti di tingkat menteri. "Menteri membuat kebijakan."
Menurut dia, dengan tindakan tegas memperlihatkan kepada warga bahwa pemerintah tidak terlibat, dalam hal ini Presiden. Pencopotan juga membuat penanganan kasus oleh penegak hukum menjadi lebih mudah.
"Dengan adanya peristiwa ini, Presiden Jokowi bisa membuat kebijakan
yang baku terkait minyak goreng," tegas anggota Komisi IV DPR RI itu.
Pada sisi lain, Ono pun meminta kepada para kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk memiliki sense of crisis atau merasakan kesusahan yang dialami masyarakat.
Maka itu, para pimpinan daerah diminta terjun langsung untuk menangani
persoalan yang ada di masyarakat saat ini.
"Saya minta kepada para kepala daerah untuk memiliki sense of crisis. Masyarakat tidak hanya susah karena minyak goreng tapi banyak hal lainnya. Karena itu, kepala daerah khususnya yang berasal dari PDI Perjuangan harus memerlihatkan kepeduliannya kepada rakyat di daerahnya masing-masing," tegas Ono. (N-2)
Dilaporkan bahwa Itong diangkat kembali menjadi PNS di PN Surabaya berdasarkan Surat Keputusan MA per tanggal 21 Agustus 2025.
Menurut Pakar Hukum, klausul terkait impunitas advokat yang masuk dalam Pasal 140 ayat (2) dalam RUU KUHAP tidak tepat secara yuridis.
Kejaksaan Agung juga menetapkan mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Zarof Ricar.
Rudianto menilai perlu dilakukan langkah konkret dalam mereformasi sistem peradilan. Pertama, ialah menempatkan hakim yang berintegritas.
Sekretaris MA, Nurhadi, hingga perkara suap putusan bebas Ronald Tannur yang melibatkan mantan pejabat MA, Zarof Ricar.
Penyidik JAM-Pidsus kembali memeriksa Zarof serta tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved