Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH pusat dituntut menindak tegas pelaku yang terlibat
dalam mafia minyak goreng. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo pun
diminta memecat anggota kabinetnya yang terlibat.
Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono,
mendorong Presiden Joko Widodo untuk mencopot pejabat yang terkait masalah itu.
"Kejaksaan Agung sudah menangani kasus mafia minyak goreng. Dirjen Perdagangan Luar Negeri sudah ditetapkan jadi tersangka," lanjutnya.
Setelah Dirjen, menurut dia, harus ditindaklanjuti di tingkat menteri. "Menteri membuat kebijakan."
Menurut dia, dengan tindakan tegas memperlihatkan kepada warga bahwa pemerintah tidak terlibat, dalam hal ini Presiden. Pencopotan juga membuat penanganan kasus oleh penegak hukum menjadi lebih mudah.
"Dengan adanya peristiwa ini, Presiden Jokowi bisa membuat kebijakan
yang baku terkait minyak goreng," tegas anggota Komisi IV DPR RI itu.
Pada sisi lain, Ono pun meminta kepada para kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk memiliki sense of crisis atau merasakan kesusahan yang dialami masyarakat.
Maka itu, para pimpinan daerah diminta terjun langsung untuk menangani
persoalan yang ada di masyarakat saat ini.
"Saya minta kepada para kepala daerah untuk memiliki sense of crisis. Masyarakat tidak hanya susah karena minyak goreng tapi banyak hal lainnya. Karena itu, kepala daerah khususnya yang berasal dari PDI Perjuangan harus memerlihatkan kepeduliannya kepada rakyat di daerahnya masing-masing," tegas Ono. (N-2)
Menurut Pakar Hukum, klausul terkait impunitas advokat yang masuk dalam Pasal 140 ayat (2) dalam RUU KUHAP tidak tepat secara yuridis.
Kejaksaan Agung juga menetapkan mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Zarof Ricar.
Rudianto menilai perlu dilakukan langkah konkret dalam mereformasi sistem peradilan. Pertama, ialah menempatkan hakim yang berintegritas.
Sekretaris MA, Nurhadi, hingga perkara suap putusan bebas Ronald Tannur yang melibatkan mantan pejabat MA, Zarof Ricar.
Penyidik JAM-Pidsus kembali memeriksa Zarof serta tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul.
Kejaksaan Agung memindahkan penahanan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara Ronald Tannur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved