PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terus mewujudkan universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta untuk warganya.
Pemkab menargetkan seluruh penduduk Kabupaten Purwakarta dapat memiliki jaminan kesehatan.
Hal itu disampaikan Bupati Anne Ratna Mustika dalam Deklarasi UHC Kabupaten Purwakarta di Bale Sawala Yudistira, Jumat (22/4).
Dalam aksi itu, BPJS Kesehatan Cabang Karawang dan Pemkab
Purwakarta melakukan penandatanganan Rencana Kerja Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta
dalam rangka UHC.
"Deklarasi ini juga sebagai salah satu wujud nyata sinergitas BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupeten Purwakarta dalam penyelenggaraan JKN-KIS," kata Ambu Anne, Sabtu (23/4).
Anne mengajak jajarannya dan seluruh elemen lapisan masyarakat untuk
bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi dan advokasi
kepada peserta JKN-KIS agar mendapatkan manfaat dari program ini dengan
optimal. "Tentu saja nantinya dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan," tambah Ambu Anne.
Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan Mundiharno dalam kesempatan
tersebut mengatakan, penduduk Purwakarta patut mengapresiasi dukungan dan peran pemkab serta perangkat dalam memaksimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Kami juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah berkontribusi sedikitnya 40% untuk pembiayaan Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, yang didaftarkan oleh pemrintah daerah di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat, termasuk Purwakarta," tambah Mundiharno.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia
No 01 Tahun 2022 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional.
Bupati dan Wali Kota diharapkan membantu menyukseskan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Peserta JKN serta memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang Yerri Gerson Rumawak menambahkan keberhasilan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta sangat bergantung pada pemerintah kabupaten.
"Khususnya, dalam hal peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas
kesehatan setempat. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan pemda untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan JKN-KIS," tambahnya.
Di antaranya ialah ketentuan jumlah kepesertaan (by name by address) sesuai dengan perjanjian kerja sama, ketentuan masa berlaku kepesertaan, ketentuan jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan (baik di tingkat FKTP maupun di tingkat FKRTL), serta ketentuan pembayaran iuran.
Kegiatan di Purwakarta juga dihadiri Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga Mundiharno, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat Fachrurrazi, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang Yerri Gerson Rumawak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Deni Darmawan, serta Ketua dan para Pimpinan DPRD, Forkopimda Kabupaten Purwakarta, Kepala OPD, Ketua IDI juga Ketua IBI.
Untuk wilayah Purwakarta, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang telah
bermitra dengan 82 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang
terdiri dari 20 Puskesmas, 60 Klinik Pratama, 1 Klinik TNI, dan 1 klinik Polri, serta 11 Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKTRL) Rumah Sakit, 2 Klinik Utama, 3 Apotek, serta 3 optik. (N-2)
