Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGKA pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan terus membengkak mencapai 4,95% pada 2021. Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan ribuan orang harus kehilangan pekerjaan.
Hal itu terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kamis (31/3). Dalam laporannya disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada 2021 tercatat 4,95%, meningkat dari 2020 sebesar 4,74%.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,95% pada 2021. Ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat lima orang menganggur.
TPT tertinggi tercatat di Kota Banjarmasin, yakni 8,47%. Ini disusul Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 6,83%. BPS juga mencatat terdapat 4.855 pengangguran karena pandemi covid-19. Ada pula 21.863 orang sementara tidak bekerja dan 244.617 orang mengalami pengurangan jam kerja akibat pandemi covid-19.
Di sisi lain Sahbirin juga melaporkan capaian pembangunan untuk indikator makro selama 2021. Di sektor pembangunan sumber daya manusia, grafik IPM mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun awal RPJMD 2016-2021. Pada 2021, IPM Kalsel berada di angka 71,28, meningkat dari capaian 2016 yang tercatat di angka 69,05.
Baca juga: Pemulihan Ekonomi Sumsel Jadi Jurus Kurangi Angka Kemiskinan
Laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke belakang, terlihat cukup stabil berada di kisaran 4,09% hingga 5,28%, sebelum terjadi pandemi di tahun lalu. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kalsel terkontraksi hingga -1,82 pada 2020.
Di sisi pemerataan pembangunan, capaian Kalsel cukup baik, ditunjukkan dengan penurunan gini ratio ke angka 0,325. Kalsel juga menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia dengan angka 4,56%, jauh di bawah angka kemiskinan nasional 9,71%. (OL-14)
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
AKTIVITAS distribusi ekspor batubara dari dan ke Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan (Kalsel) terhambat akibat adanya pendangkalan dalam beberapa waktu terakhir.
Gusti Rifai mengungkapkan, pihaknya terus mendorong kabupaten dan kota bersinergi dengan para pihak termasuk notaris terkait kelengkapan dokumen dan mekanisme pengesahan koperasi.
Berdasarkan data BMKG pada periode Januari hingga akhir Mei 2025, terdeteksi 28 titik api kategori rendah, 529 titik api kategori sedang dan 1 titik api kategori besar.
Ulat Hongkong justru banyak dibudidayakan karena kandungan nutrisi yang tinggi, terutama protein.
Sebanyak 2015 desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan nyatakan siap melaksanakan musyawarah desa khusus percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
PEMERINTAH menargetkan pengentasan masalah sampah di Indonesia selesai 100 persen pada 2029 mendatang. Lebih 60 persen sampah di Indonesia belum terkelola dan dibuang sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved