Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 2 ribu rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi target perbaikan sepanjang tahun ini. Dukungan masyarakat juga dibutuhkan untuk program ini.
Dana perbaikan 2 ribu rutilahu berasal dari program yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Pemkab Cirebon. Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menjelaskan tahun ini Pemkab Cirebon menganggarkan perbaikan rutilahu melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) dalam program Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BBRS) untuk 750 rumah tidak layak huni.
Sedangkan dari Pemprov Jabar sudah dianggarkan bantuan untuk 1.250 rutilahu di Kabupaten Cirebon. "Setiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta," tutur Imron.
Dari bantuan sebesat Rp17,5 juta Rp15 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
Sekalipun ribuan rutilahu tahun ini menjadi target perbaikan, namun menurut Imron jumlah tersebut masih jauh dari jumlah rumah yang seharusnya diperbaiki. Karena itu, pihaknya berharap ada dukungan dari masyarakat sekitar untuk bisa membantu warga yang membutuhkan.
Sementara itu Sekretaris DKPP Kabupaten Cirebon, Uus Sudrajat, menjelaskan sebenarnya ada 11 ribu unit rumah yang perlu mendapatkan perbaikan di Kabupaten Cirebon. Namun perbaikan tidak bisa sekaligus. "Tahun ini perbaikan rutilahu untuk 2 ribu rumah," tutur Uus.
Untuk mendapatkan bantuan rutilahu, sejumlah kriteria harus dimiliki. Diantaranya kepemilikan yang sah terhadap tanah. Menurut Uus, banyak rutilahu di Kabupaten Cirebon yang tidak bisa mendapatkan bantuan dikarenakan mereka tidak memiliki tanda bukti sah kepemilihan tanah. (OL-15)
Pergerakan tanah dipicu aliran air sungai yang mengikis tebing. Ditambah kondisi tanah yang memang labil
Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang rentan diterjang bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini. Baik itu bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan lainnya.
BPBD sudah menyiapkan langkah kesiapsiagaan, termasuk menghadapi potensi pohon tumbang akibat cuaca ekstrem
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon belum akan memberlakukan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.
Tim dinkes juga melakukan pengecekan kondisi dapur, kualitas air, IPAL, hingga kebersihan peralatan masak dan makan.
Kesamaan pandangan dalam menciptakan lingkungan tetap bersih melalui penanganan sampah berkesinambungan harus menjadi perhatian semua pihak
Bupati Cirebon Imron Rosyadi digugat oleh mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra terkait utang piutang senilai Rp35 miliar.
Transaksi utang tersebut terjadi saat keduanya maju dalam Pilkada Kabupaten Cirebon pada 2018 silam.
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dilarang flexing atau mamerkan gaya hidup mewah.
Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Cirebon saat ini masih di bawah rata-rata tingkat konsumsi di Provinsi Jabar.
Beberapa proyek lelang dilakukan akhir tahun ini, agar pergerakan ekonomi Kabupaten Cirebon bisa berjalan dengan baik, sehingga awal Januari proyek sudah berjalan.
BUPATI Cirebon memimpin langsung aksi solidaritas Palestina di masjid agung Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (17/11).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved