Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KONTAK Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen prihatin dengan kebijakan pupuk subsidi dari pemerintah yang terus berkurang, terutama pupuk organik yang semakin kecil. Keberadaan pupuk organik sangat dibutuhkan dalam jumlah memadai untuk menjaga kesuburan lahan dan meningkatkan hasil panen.
"Kalau pemerintah berpihak kepada petani, subsidi mestinya ditambah dan bukan malah dihabisi. Ini di bawah selalu terjadi persoalan, konflik horizontal. Di tingkat hulu soal ketersediaan pupuk, dan di hilir harga selalu jatuh saat panen," cetus Ketua KTNA Sragen, Suratno kepada Media Indonesia, kemarin sore.(21/3).
Menurut Suratno, pupuk organik masih sangat dibutuhkan petani, yang telah menemukan cara mencampur pupuk organik dengan non organik, untuk keberhasilan pengelolaan tanaman padi.
Suratno menjelaskan, dengan cara 4 sak pupuk organik dicampur dengan 1 sak NPK poskha dan 1 sak urea, untuk kemudian disimpan selama 2 -3 malam, dan kemudian baru ditabur ke area padi hasilnya cukup baik.
Begitu halnya dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam membuat inovasi dengan IP 400, yang mampu setahun tanam 4 kali, mestinya subsidi pupuknya juga cukup untuk 4 kali masa tanam.
Saat ini, lanjut dia, ketika diputuskan subsidi pupuk berkurang, sementara harga non subsidi tinggi, sebaiknya kuota pupuk organik ditambah, karena sangat diperlukan
"Kan subsidi pupuk organik sangat kecil, dibanding pupuk lain . Hasil uji tanah kita pupuk Sp36 dan Za masih di butuhan. Apalagi kandungan NPK poskha berkurang. Kalau subsidi hanya urea dan NPK, tentu kebutuhan unsur hara tanah belum cukup," tegas Suratno.
Karena itu, kalau subsidi dikurangi mestinya dipikirkan subsidi dalam bentuk lain, seperti misalnya, HPP gabah dinaikan dan harga eceran beras yang diatur Peraturan Menteri Perdagangan (Permedag) ditinjau ulang.
KTNA Nasional pun, imbuh Suratno, pada 19 Maret lalu juga sudah menyurati Komisi IV DPR RI. KTNA meminta dukungan DPR dalam menperjuangkan persoalan pupuk subsidi yang menggelisahkan petani dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan.
KTNA Nasional menyebutkan bahwa pupuk An-organik yang tetap perlu disubsidi adalah UREA, ZA, SP36 dan NPK.
Pupuk Organik masih sangat diperlukan, sehingga masih perlu subsidi dengan catatan ditingkatkan unsur haranya dengan penambahan kotoran hewan kambing atau sapi.
Dalam upaya Peningkatan Produksi Pangan Nasional, menurut mereka, harus ada penambahan subsidi pupuk, bukan mengurangi subsidi pupuk.
Begitu halnya dalam rangka Pengawasan dan Distrubusi Pupuk, KTNA juga mengusulkan meninjau kembali SK Menteri Pertanian No. 142/KPTS/OT-050/2/2016, dengan memasukkan KTNA sebagai Anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di semua tingkatan : Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
Pada saat sama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi di Jakarta menegaskan dukungan kepada pemerintah, untuk mengembalikan kesuburan lahan melalui penggunaan pupuk organik. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat bersama Ketua HMPO, KTNA dan HKTI. (OL-13)
Baca Juga: Hasil Panen Padi di Sikka Anjlok Karena Pupuk Subsidi Dikurangi ...
Petani di berbagai wilayah Provinsi Aceh tengah dilanda keresahan besar pada musim tanam padi rendengan, musim tanam utama yang sangat menentukan produksi pangan tahunan
Penyelewengan pupuk bersubsidi sebanyak 665 ton sudah beroperasi sejak tahun 2020 hingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,5 miliar.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
PENYALURAN pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) pada hari pertama di 2026 langsung diserbu para petani.
PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia resmi menandatangani kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di 2026.
Pengawasan ini menyasar berbagai komoditas protein hewani untuk memastikan stabilitas di tingkat pedagang.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Sebagai salah satu mitra utama Panen Fest 2026, Universitas Trilogi turut membuka booth pameran produk dari Pusat Studi Pertanian Perkotaan (PSSP).
Penurunan drastis populasi gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang kini berada pada titik kritis di tahun 2026, ternyata berdampak langsung pada ketahanan pangan warga.
TNI adalah tentara rakyat yang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, selain menjalankan tugas pokok menjaga kedaulatan negara.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved