PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan mengurangi kuota pupuk bersubsidi bagi petani. Kebijakan ini dirasakan petani sangat memberatkan. Seperti yang dirasakan para petani di wilayah Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Mereka mengeluhkan jatah pupuk bersubsidi telah dikurangi oleh pemerintah, padahal mereka memiliki kartu tani dan identitasnya tercantum dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Akibatnya hasil produksi pertanian mereka berupa padi menjadi anjlok di saat musim panen.
Petani Magepanda Abidin menjelaskan, sebelum ada kebijakan pemerintah melalui Kementerian pertanian satu hektar para petani bisa mendapatkan pupuk subsidi sekitar 300 kilogram. Namun sekarang, dengan kebijakan baru, petani hanya mendapatkan pupuk subsidi 50 kilogram untuk satu hektar.
"Kalau satu hektar petani dapat pupuk subsidi hanya 50 kilogram mau buat apa juga. Baru di tahun 2021 ini kebijakan pupuk subsidi dikurangi. Kita mau beli pupuk yang non subsidi juga tidak ada yang jual di Kabupaten Sikka," ujar Abidin kepada mediaindonesia.com, Minggu (31/10)
Akibat kebijakan pupuk subsidi dibatasi, jelasnya, berdampak pada hasil produksi pertanian seperti padi menjadi turun jauh. "Dulu satu kali panen padi, kita biasa dapatkan 9 sampai 8 ton per hektar. Sekarang sudah tidak lagi, satu hektar hanya bisa dapatkan 3 ton saja. Ini hasil produksi pertanian kita turun jauh. Akibat kebijakan pupuk subsidi dikurangi," ujar dia.
Dia pun mengaku apabila kebijakan itu terus berlaku maka kedepannya petani akan gulung tikar. "Kita harap kebijakan soal pupuk subsidi dikurangi tidak berlaku lagi di tahun depan. Biarkan seperti dulu, satu hektar kita bisa mendapatkan pupuk subsidi 300 kilogram. Itu sangat membantu para petani. Kalau tidak, maka kasian kami petani," ungkap Abidin.
Sementara petani Magepanda lain, Wan Hardi mengatakan dengan kebijakan pengurangan pupuk bersubsidi produktivitas pertanian di Sikka semakin berkurang. "Selama ini kan kita sudah ketergantungan terhadap pupuk subsidi. Dengan kurangnya jatah pupuk bersubsidi, produktivitas pertanian kita sudah berkurang jauh saat ini," papar dia.
Menurut dia, pemerintah punya program swasembada pangan akan tetapi para petani dipersulit dengan membatasi pupuk subsidi. "Bilang Indonesia ini adalah negara agraris betul. Tetapi pupuk ini sudah ketergantungan. Akibat pupuk subsidi dibatasi. Hasil produksi pertanian kami berkurang," tandas dia.
Dia sampaikan saat ini juga kita mau beli pupuk non subsidi, tapi di Kabupaten Sikka tidak ada yang menjual. " Kalau memang begitu, seharusnya pemerintah tarik pupuk subsidi dan menjual pupuk non subsidi sehingga dapat mempermudah petani. Tapi nyatanya, pupuk nonsubsidi juga sulit didapat," ujar dia.
Untuk itu, Wan Hardi berharap pemerintah menyalurkan pupuk subsidi tidak perlu dibatasi seperti yang dilakukan di tahun 2020. "Kita hanya minta jangan batasi peroleh pupuk kalau tidak maka hasil produksi pertanian akan terus menurun," pungkas dia. (OL-13)
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Kemasan di Palangka Raya Naik Tajam
