Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT kasus penembakan terhadap dokter Sunardi oleh Densus 88 Polri akhir pekan lalu, IDI Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, menyampaikan sejumlah hal.
"Kami menyampaikan duka cita mendalam untuk keluarga almarhum dr Sunardi. Secara profesi medis, almarhum dikenal sebagai sosok dengan jiwa sosial yang tinggi dan selalu aktif turun menangani pasien saat ada bencana alam. Selain itu, beliau juga rajin mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)," kata dr Arif Budi Satria, SpB, Ketua IDI Sukoharjo, dalam keterangan resmi, Senin (14/3).
Dr Arif juga menegaskan bahwa organisasi IDI selalu mengedepankan humanisme dan memang sesuai dengan kode etik dan dalam sumpah dokter. Fokus pertama dokter ialah kemanusiaan. Dalam sumpah dokter juga ada poin agar para dokter diminta berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.
Selain itu dr Arif menekankan bahwa IDI Sukoharjo ialah organisasi yang patuh pada hukum yang merupakan organisasi resmi di bawah naungan NKRI dan undang-undang. Ini berarti IDI mengedepankan konstitusi dan patuh pada penegakan hukum. Selain itu, setiap dokter selalu diingatkan akan sumpah yang diucapkan pada saat dilantik menjadi dokter.
Dalam kaitannya dengan hal ini, dr Arif menegaskan bahwa keterkaitan IDI dan profesi dokter dengan dugaan terorisme menjadi kontradiktif. Soalnya, selama ini IDI dan dokter fokus pada kemanusiaan, sementara yang ada saat ini berkaitan dengan terorisme.
"Agar tidak terjadi distorsi, kami meminta masyarakat agar tidak menyangkutpautkan kasus terorisme yang disangkakan kepada Sunardi dengan profesinya sebagai dokter. Perlu ada koreksi penyebutan, jangan almarhum dokter Sunardi, tetapi Bapak Sunardi. Mungkin itu bisa jadi salah satu bentuk komunikasi. Ini karena sebagaimana bahwa profesi-profesi lain pun bisa mengalami hal yang sama. Pengawasan dan pembinaan terus dilakukan oleh IDI Sukoharjo supaya tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan orang lain."
Baca juga: Dokter Sunardi Diduga Aktif Himpun Dana untuk Jamaah Islamiyah
Awal pekan ini, Ketua IDI Sukoharjo, dr Arif Budi Satria, SpB, dan Wakil Ketua IDI Sukoharjo, dr Muhammad Daris Raharjo, melakukan pertemuan dan diterima langsung oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Muhammad Iqbal Alqudusy dan Kapolres Sukoharjo Ajun Komisaris Besar Wahyu Nugroho Setyawan. Dari hasil pertemuan tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Muhammad Iqbal Alqudusy mengatakan peristiwa ini tidak ada kaitan dengan profesi Sunardi sebagai dokter. (OL-14)
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
Densus 88 mengungkap fakta mengejutkan: remaja pelaku penusukan di Moskow menuliskan 'Jakarta Bombing 2025' di senjatanya, terinspirasi insiden SMA Negeri 72.
Anggota Polres Tasikmalaya membantu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terkait penangkapan dan penggeledahan oleh Densus 88
Pada eklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
DensusĀ 88 Antiteror Polri mengungkapkan peran tiga terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berinisial RR, MW, AS, yang ditangkap di Sulawesi Tengah, Kamis (19/12).
Berbagai aktivitas tersebut terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved