Kota Sukabumi PPKM Level 4, Pembelajaran Kembali ke Sistem Daring

KOTA Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring di semua tingkatan sekolah mulai Jumat (4/3). Langkah itu dilakukan mengingat saat ini angka kasus covid-19 di Kota Sukabumi melonjak yang berdampak terhadap diterapkannya PPKM level 4 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 13/2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Hasan Ashari, menjelaskan penerapan kembali PJJ atau daring mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan. Pedomannya berpatokan kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri beserta penyesuaiannya serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) tentang Diskresi. "Berdasarkan regulasi itu, jika suatu daerah berada pada level 4, maka proses pembelajarannya jarak jauh," kata Hasan, Sabtu (5/3).

Atas dasar itu serta arahan dari kepala daerah, kata Hasan, maka disepakati proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau daring. Tujuannya untuk membatasi mobilitas sehingga bisa menekan potensi penularan dan penyebaran covid-19 di kalangan pelajar dan guru.

"PJJ mulai diterapkan hari Jumat. Kami sudah membuat surat edarannya dan keputusannya juga sudah. Sudah disosialisasikan ke semua sekolah," jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengevaluasi penetapan status PPKM level 4 berdasarkan Inmendagri Nomor 13/2022. Ada tiga indikator levelisasi yang dievaluasi. "Pertama vaksinasi, yang kedua adalah kapasitas respons, dan ketiga transmisi komunitas," terang Fahmi.

Dari hasil evaluasi tiga indikator levelisasi itu, sebut Fahmi, ada beberapa titik yang harus dilakukan penguatan. Di antaranya proses tracing, dan tracking. "Harapannya, ketika tracing dan tracking kuat, maka positivity rate kemudian juga perbandingan antara kontak erat dengan kasus baru dapat ditekan. Sehingga levelnya juga nanti akan menurun," pungkasnya.

Pemkot Sukabumi juga mengambil kebijakan menutup ruang publik di antaranya kawasan Alun-alun dan Lapang Merdeka. Kebijakan itu diharapkan jadi upaya mengurai potensi kerumunan yang bisa menimbulkan penyebaran covid-19. (OL-15)