Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BENCANA banjir yang menerjang Kota Serang dan Kabupaten Serang sehari terakhir adalah duka bagi Indonesia. Pasalnya, banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Cibanteng ini merendam rumah warga dan berbagai fasilitas publik.
Menanggapi situasi tersebut, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Banten bergerak cepat menyalurkan bantuan, Kamis (3/3) sore.
Kooordinator lapangan penyaluran bantuan Syarifuddin bin Salwani, yang juga Bendahara Umum DPW PKB Banten, menyampaikan bantuan tersebut adalah bentuk keprihatinan bersama.
Baca juga: PUPR Tingkatkan Penanganan Tanggap Darurat Banjir Kota Serang
“Ini adalah duka kita bersama. Bencana semacam ini (banjir) jelas merugikan masyarakat dan melumpuhkan aktivitas warga,” kata Syarifuddin.
Dia pun berharap, banjir ini segera mereda.
“Semoga mereda dan sedikit yang kami sampaikan ini (bantuan) dapat meringankan beban warga terdampak,” harapnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPW PKB Banten Ahmad Fauzi, yang juga anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten, dalam keterangannya menyampaikan aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan sesama warga Banten.
Fauzi menambahkan, atas nama keluarga besar PKB Banten, dirinya menyampaikan turut prihatin atas musibah banjir ini.
“Kami merasa prihatin. Banjir telah merendam rumah warga dan juga fasilitas public, seperti tempat lembaga pendidikan dan fasilitas ibadah, terutama terendamnya masjid agung Banten dan masjid Kasultanan Banten," kata Fauzi.
Selain itu, Fauzi mengatakan pihaknya, saat ini, telah mengagendakan koordinasi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi dan Kota Serang, serta Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) Banten terkait penanganan banjir.
“Koordinasi ini untuk melakukan pemetaan penyebab banjir dan antisipasi permanen agar musibah ini tidak akan terulang kembali,” tambah Fauzi. (RO/OL-1)
Okta dikenal sebagai pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Menurut ibunya, Okta telah beberapa kali mencoba mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri.
GUBERNUR Banten Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
Keluhan itu mereka sampaikan melalui Posko Pengaduan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang yang dibuka sejak awal Juni 2025 lalu.
KOALISI Pemuda Mahasiswa Banten (KPMB) menyampaikan beberapa catatan terkait aksi tanam mangrove yang digelar di kawasan pesisir Tangerang
Andra Soni untuk rencana perluasan MRT, sedangkan untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum dilakukan.
Momen liburan bersama keluarga atau dengan rekan kerja di kantor akan semakin seru dan berkesan saat dilakukan di lokasi yang tepat, seperti Mutiara Carita Cottages.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved