Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKIPUN pemerintah telah cukup lama memperlakukan satu harga minyak goreng (migor), namun diberbagai daerah di Jawa Tengah harga migor masih beragam. Bahkan warga cukup kesulitan memperoleh dengan harga Rp14.000/liter.
Pemantauan Media Indonesia Rabu (16/2) ketersediaan minyak goreng di berbagai pasar tradisional di beberapa daerah di Jawa Tengah masih terlihat. Namun harganya masih cukup tinggi berkisar Rp18.000-Rp20.000 per liter. Hargnya diatas ketetapan pemerintah satu harga Rp14.000 per liter.
Jikapun ada harga Rp14.000 per liter hanya didapat dari ritel di pasar modern. Itupun ketersediaan juga terbatas dan habis hanya dalam beberapa menit setelah dibuka. Akibatnya, warga umum masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, bahkan di Pasar Johar Kota Semarang warga rela antre di agen hanya untuk memperoleh 1-2 liter migor tersebut.
Kondisi serupa juga terlihat di Pasar Cepu (Blora), Karangawen (Demak), Projo (Ambarawa), Cepiring (Kendal) maupun beberapa pasar tradisional lain, warga tetap kesulitan memperoleh minyak goreng murah. "Nyari minyak goreng seperti mencari Intan, sulit untuk mendapatkan harga yang sesuai pengumuman pemerintah," kata Kartini,56, warga Cepu, Blora.
Hal serupa juga diungkapkan Maryati,50, warga Demak mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng murah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rela mengantre bersama puluhan warga lain di sebuah agen di Jalan Pedamaran Kota Semarang yang rata-rata membawa jeriken.
Seorang grosir minyak goreng di Kota Semarang mengaku jumlah minyak goreng sesuai harga ketetapan pemerintah baik curah maupun kemasan sangat terbatas, sehingga hanya dapat memenuhi warga setempat. Biasanya dapat menyuplai beberapa daerah seperti Kudus, Demak, Kendal, Blora dan Kabupaten Semarang serta Salatiga dihentikan.
Bupati Blora Arief Rohman bersama muspida lakukan inspeksi mendadak sebuah gudang minyak goreng di Kecamatan Jepon, setelah mendapat laporan terjadinya kesulitan warga memperoleh migor dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, bahkan barang pokok tersebut seakan menghilang di pasaran.
"Saya langsung mengecek ke gudang untuk memastikan ketersediaan barang tersebut, menurut petugas memang ada penurunan jumlah barang di gudang hingga 50 persen yang biasa dipasok dari pabrik namun masih tersedia 1.600 kardus," ungkap Arief Rohman. (OL-13)
Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Sejumlah Daerah di Jateng Ajukan Operasi ...
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Harga Minyakita di tingkat konsumen telah ditetapkan dan wajib dipatuhi seluruh pelaku usaha. Harga Minyakita di tingkat konsumen yakni Rp15.700 per liter.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Program Millers for Nutrition ada di 8 negara, 4 di Afrika dan 4 di Asia termasuk Indonesia.Koalisi ini bekerjasama dengan pelaku usaha terutama penggilingan dan refinery.
Upaya pemerintah menetapkan HET, yang tujuannya baik, malah berbalik dan merusak ekuilibrium pasar
BADAN Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) meminta kementerian atau lembaga terkait untuk menjaga harga stabilitas bahan pokok atau sembako menjelang bulan Ramadan.
ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan.
Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya.
Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, meminta pemerintah dapat mengawasi dengan ketat program minyak goreng bersubsidi yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan.
Untuk pendistribusian minyak goreng dilakukan melalui skema B2B atau Business to Business ke produsen dan pelaku usaha lokal di sejumlah titik lokasi di wilayah Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved