Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta agar polemik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, tidak dipolitisasi. Apalagi jika dicap pemerintah menindas rakyat.
Hal itu disampaikan Ketum PBNU yang akrab disapa Gus Yahya, saat sambutan di Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Harlah NU ke-99 H, secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis (10/2) malam.
"Kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya, kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini," kata Gus Yahya.
Kakak kandung dari Menteri Agama itu mengusulkan seluruh pihak mesti bersama-sama mencari jalan keluar. Untuk itu, Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas.
"Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan nahdlatul ulama insyaAllah akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat," ujarnya.
Baca juga: Komnas HAM akan Temui Ganjar Pranowo Dalami Insiden Desa Wadas
Di sisi lain, Gus Yahya yakin dalam penyelesaiannya Ganjar akan merampungkan persoalan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas dengan baik. Mengingat, imbuh Yahya, Purworejo punya ikatan emosional dengan Ganjar.
"Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga Pak Ganjar yang orang Purworejo," ungkap Yahya.
Gubernur Ganjar Pranowo menyebut dukungan dari PBNU yang disampaikan oleh Ketum Yahya Cholil Staquf menjadi energi tambahan agar pemerintah bisa berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat Wadas.
"Sehingga nanti yang pro maupun kontra sama-sama bisa saling menghargai dan kita carikan solusi yang paling bagus," kata Ganjar.
Dalam acara itu, Gubernur Ganjar Pranowo juga hadir beserta jajaran Forkopimda Jateng dan sejumlah pimpinan PWNU Jateng antara lain Rais Syuriah Ubaidillah Shodaqoh. Hadir pula Ketua DPW PKB Yusuf Chudlori hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.(OL-5)
PRESIDEN Prabowo mengatakan peran strategis NU berperan dalam menjaga pilar kebangsaan melalui persatuan
PRESIDEN Prabowo Subianto mengklaim bahwa Indonesia pertama kali menjadi yang memiliki lahan di Mekah, Arab Saudi. Tanah tersebut akan digunakan untuk Kampung Haji Indonesia
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan doa dan harapannya untuk masyarakat Indonesia dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini.
PRESIDEN Prabowo Subianto hadir dalam acara Mujahadah Kubro memperingati Hari Lahir (Harlah) Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2).
NAHDLATUL Ulama (NU) Kalimantan Timur akan menggelar puncak peringatan Hari Lahir Satu Abad NU Miladiyah pada 31 Januari 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKN-NU.
Ketidakhadiran sejumlah tokoh penting dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) 100 Tahun Masehi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istora Senayan.
Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi Amerika Serikat sebagai langkah tepat.
PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKN-NU.
Empat tokoh penting PBNU yakni Rais Aam PBNU, Gus Ipul, Yahya Cholil Staquf, dan M Nuh melakukan pertemuan tertutup di Pondok Pesantren Pondok Miftachus Sunnah, Surabaya, Minggu (28/12).
rekonsiliasi dinilai rasional untuk mengakhiri konflik PBNU. Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, kesepakatan menggelar Muktamar PBNU bersama dua kubu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved