Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merencanakan pembangunan pusat pemasaran produk UMKM guna memberdayakan pelaku UMKM di daerah itu.
"Jadi memang ada keinginan Pemprov Lampung untuk mengembangkan produk UMKM, melalui pembangunan pusat pemasaran produk UMKM," ujar Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi, di Bandarlampung, Senin.
Menurutnya, pembangunan pusat pemasaran produk UMKM itu dilakukan untuk menarik daya beli masyarakat di sekitar Kota Bandarlampung serta wisatawan untuk membeli produk UMKM daerah.
"Kalau UMKM center di Bakauheni Harbour City pangsa pasarnya wisatawan yang melintas, kalau yang di tengah kota ini akan menyasar warga lokal serta wisatawan yang berwisata di sekitar sini," katanya.
Dia melanjutkan perencanaan pembangunan pusat UMKM tersebut untuk pembangunan fisik akan dilakukan bekerja sama dengan stakeholder terkait dan pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan.
"Kita bertugas menyediakan lahan untuk pembangunan fisik akan bekerja sama dengan beberapa pihak yang ingin mengembangkan ini," ucapnya.
Melihat prospek pengembangan pusat UMKM yang cukup baik, pihaknya kini tengah menyusun rencana penentuan luas lahan, kapasitas tempat serta jumlah UMKM yang dapat terlibat langsung.
"Karena ini nantinya yang terlibat tidak hanya pemerintah daerah melainkan banyak pihak, maka kita saat ini hitung jumlah UMKM dan kapasitas tempatnya," ujar Kusnardi.
Dia mengatakan pusat UMKM tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan bagi pemasaran produk UMKM berupa souvenir dan beragam produk lainnya, namun akan digunakan sebagai pusat kuliner asli Lampung.
"Kiat buat bangunnya semenarik dan senyaman mungkin. Lalu selain pusat produk UMKM juga akan dibuat jadi pusat kuliner asli Lampung," katanya. (Ant/OL-12)
Selama 40 tahun dapat menjaga bisnis kuliner dan berkembang hingga merambah seluruh wilayah Indonesia, bukan hal mudah, HokBen, selalu menjaga kualitas.
Kementerian UMKM akan membuat aturan yang mewajibkan UMKM untuk onboarding dalam sistem 'Sapa UMKM'.
WAKIL Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga kelemahan yang masih membayangi UMKM di Indonesia.
Menurut data Komdigi, baru 26% dari 64 juta UMKM yang telah beralih ke platform digital dan lebih dari 30 juta UMKM belum terhubung dengan perbankan.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved