Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merencanakan pembangunan pusat pemasaran produk UMKM guna memberdayakan pelaku UMKM di daerah itu.
"Jadi memang ada keinginan Pemprov Lampung untuk mengembangkan produk UMKM, melalui pembangunan pusat pemasaran produk UMKM," ujar Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi, di Bandarlampung, Senin.
Menurutnya, pembangunan pusat pemasaran produk UMKM itu dilakukan untuk menarik daya beli masyarakat di sekitar Kota Bandarlampung serta wisatawan untuk membeli produk UMKM daerah.
"Kalau UMKM center di Bakauheni Harbour City pangsa pasarnya wisatawan yang melintas, kalau yang di tengah kota ini akan menyasar warga lokal serta wisatawan yang berwisata di sekitar sini," katanya.
Dia melanjutkan perencanaan pembangunan pusat UMKM tersebut untuk pembangunan fisik akan dilakukan bekerja sama dengan stakeholder terkait dan pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan.
"Kita bertugas menyediakan lahan untuk pembangunan fisik akan bekerja sama dengan beberapa pihak yang ingin mengembangkan ini," ucapnya.
Melihat prospek pengembangan pusat UMKM yang cukup baik, pihaknya kini tengah menyusun rencana penentuan luas lahan, kapasitas tempat serta jumlah UMKM yang dapat terlibat langsung.
"Karena ini nantinya yang terlibat tidak hanya pemerintah daerah melainkan banyak pihak, maka kita saat ini hitung jumlah UMKM dan kapasitas tempatnya," ujar Kusnardi.
Dia mengatakan pusat UMKM tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan bagi pemasaran produk UMKM berupa souvenir dan beragam produk lainnya, namun akan digunakan sebagai pusat kuliner asli Lampung.
"Kiat buat bangunnya semenarik dan senyaman mungkin. Lalu selain pusat produk UMKM juga akan dibuat jadi pusat kuliner asli Lampung," katanya. (Ant/OL-12)
IKATAN Alumni SMAN 37 Jakarta (IKA SMAN 37) membentuk divisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur organisasinya.
Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, dorong PDB dan UMKM.
APUDSI adakan gala dinner pra-Rakernas 2026 untuk perkuat solidaritas anggota dan dorong ketahanan desa melalui ekonomi, pangan, dan UMKM terpadu.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved