Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENGANTISIPASI bencana alam yang berpotensi terjadi akibat hutan yang gundul dan lahan kritis, Pemerintah Jawa Barat mencanangkan program 50 juta pohon untuk melestarikan alam. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat pada 2021 mencapai 54 juta pohon.
Itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Epi Kustiawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (28/1). "Hari ini, bersama Sicepat Ekspres yang mendukung pemerintah untuk program reboisasi dapat dilihat sebagai wujud kepedulian lingkungan yang tidak hanya berbentuk seremonial, melainkan langsung melakukan penanaman," ujar Uu Ruzhanul saat meresmikan program Bina Desa Konservasi Lahan Kritis di Desa Cibiru Wetan, RT 05 RW 03, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Kamis (27/1).
Sebelumnya, perusahaan jasa logistik itu berkolaborasi bersama Dishut Jawa Barat dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) pada 28 November 2021 serta kegiatan penanaman 20.000 bibit pohon cemara udang di pesisir pantai Pangandaran pada Sabtu (22/1/2021).
Epi Kustiawan menambahkan hal itu dapat terwujud berkat kerja sama antara pemerintahan, Polri/TNI, sekolah, komunitas, dan perusahaan yang telah berkolaborasi. "Acara Bina Desa Konservasi merupakan kolaborasi Dishut Jabar bersama Sicepat Ekspres dengan melakukan penanaman pohon di lahan seluas 10 hektare dan penyediaan 200 domba. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada Sicepat yang telah berkontribusi dalam kegiatan pemulihan lahan kritis di Jawa Barat bersama Dishut Jawa Barat. Ke depan, pencanangan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon dapat mencapai target sebanyak 20 juta pohon, sehingga di waktu yang akan datang bisa mencapai 30 juta hingga 100 juta pohon," tutur Epi.
CMCCO Sicepat Ekspres Wiwin Dewi Herawati menjelaskan program itu merupakan bentuk nyata keseriusan perusahaan dalam mendukung upaya pelestarian khususnya di daerah aliran sungai yang merupakan lahan kritis rawan longsor. Partisipasi Sicepat dalam kolaborasi ini bukan hanya mempertimbangkan dampak lingkungan, melainkan kita juga bersama-sama memberdayakan masyarakat sekitar.
"Kami menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara perusahaan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan. Nantinya, bibit pohon dan hewan ternak ini akan dimanfaatkan oleh kelompok tani hutan sebagai usaha memberdayakan masyarakat sekitar dengan potensi lahan yang akan dikelola 10 hektarw. Tentu tidak lain tujuan program ini untuk mengembangkan program ekonomi hijau yang berkelanjutan dengan melibatkan secara langsung kelompok tani dalam implementasi program," jelas Wiwin.
Baca juga: Pemkot Medan Ingatkan Warga tak Beli Minyak Goreng Lebih dari 2 Liter
Brand Ambassador Sicepat Ekspres Baim Wong berbangga hati karena dapat terlibat dalam kegiatan yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk masyarakat Desa Cibiru Wetan. Ia juga turut ikut melakukan simbolisasi penanaman bibit pohon di lahan kritis Desa Cibiru Wetan. Ia berharap program yang digerakkan oleh Sicepat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan lahan kritis serta dapat mengurangi potensi terjadi banjir. Pasalnya, Desa Cibiru Wetan merupakan wilayah pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang memiliki peran besar terhadap aliran air dari hulu menuju hilir dari Kota Bandung ke beberapa wilayah di Jawa Barat. (OL-14)
PULUHAN rumah di Desa Mayangan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar) rusak diterjang angin kencang dan gelombang pasang.
HARGA beras premium di sejumlah pasar tradisional di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, merangkak naik. Kenaikan beras diduga terjadi akibat pasokan menipis
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
Sekolah Rakyat dilaksanakan di Gedung BLK Rancamulya. Seluruh fasilitas sudah disediakan pemerintah, mulai dari fasilitas pembelajaran, tempat tinggal, makan dan perlengkapan sekolah.
GUBERNUR Jabar Dedi Mulyadi menjawab keberatan atas kebijakan yang dia ambil di antaranya memperbanyak rombongan belajar yakni 50 siswa dalam satu kelas
HASIL survei yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) usia pertama kali remaja di wilayah Jabar yang terlibat dalam hubungan seksual kini semakin muda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved