Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Februari mendatang.
Ia ingin, ketika ajang balap internasional itu digelar pada 20 Maret, semua fasilitas sudah siap digunakan.
Hingga saat ini, sejumlah pekerjaan masih dilakukan terutama terkait infrastruktur jalan dari Bandara Internasional Lombok menuju Sirkuit Mandalika.
"Dari airport menuju Sirkuit Mandalika itu betul-betul tamu harus disajikan keindahan, estetika yang baik. Oleh sebab itu, ini harus disiapkan. Saya minta Februari semua sudah bisa diselesaikan," ucap Jokowi di NTB, Kamis (13/1).
Selain menyorot infrastruktur jalan, kepala negara juga mengecek kesiapan tempat-tempat penginapan di kawasan tersebut. Jokowi mengatakan ada 300 homestay baru yang dibangun Kementerian PU-Pera bekerja sama dengan pemda setempat.
Baca juga: MotoGP 2022, Pemerintah Siapkan Penerbangan Komuter Lombok-Bali
"Kita harapkan nanti pada saat penyelenggaraan MotoGP semua terisi penuh. Insya Allah terisi semua," tutur mantan wali kota Solo itu.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa Mandalika bukan hanya sekedar urusan balap motor.
Oleh karena itu, selepas gelara MotoGP selesai, kawasan tersebut harus terus atraktif sehingga kehadiran wisatawan baik lokal maupun mancanegara dapat berkesinambungan.
"Kita harap pembangunan ini akan memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika," tandasnya.(OL-4)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved