Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Februari mendatang.
Ia ingin, ketika ajang balap internasional itu digelar pada 20 Maret, semua fasilitas sudah siap digunakan.
Hingga saat ini, sejumlah pekerjaan masih dilakukan terutama terkait infrastruktur jalan dari Bandara Internasional Lombok menuju Sirkuit Mandalika.
"Dari airport menuju Sirkuit Mandalika itu betul-betul tamu harus disajikan keindahan, estetika yang baik. Oleh sebab itu, ini harus disiapkan. Saya minta Februari semua sudah bisa diselesaikan," ucap Jokowi di NTB, Kamis (13/1).
Selain menyorot infrastruktur jalan, kepala negara juga mengecek kesiapan tempat-tempat penginapan di kawasan tersebut. Jokowi mengatakan ada 300 homestay baru yang dibangun Kementerian PU-Pera bekerja sama dengan pemda setempat.
Baca juga: MotoGP 2022, Pemerintah Siapkan Penerbangan Komuter Lombok-Bali
"Kita harapkan nanti pada saat penyelenggaraan MotoGP semua terisi penuh. Insya Allah terisi semua," tutur mantan wali kota Solo itu.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa Mandalika bukan hanya sekedar urusan balap motor.
Oleh karena itu, selepas gelara MotoGP selesai, kawasan tersebut harus terus atraktif sehingga kehadiran wisatawan baik lokal maupun mancanegara dapat berkesinambungan.
"Kita harap pembangunan ini akan memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika," tandasnya.(OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved