Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGADAAN barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak akhir Desember 2021, dan sebanyak 23 tender sudah ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Untuk mengantisipasi risiko keterlambatan pelaksanaan proyek, khusus pekerjaan fisik, Pemprov Sulsel melalukan mitigasi risiko itu dengan melakukan tender dini.
Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Asrul Sani, tender pra dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) atau sebelum DPA ditetapkan, merupakan bagian dari mitigasi resiko keterlambatan pelaksanaan proyek khususnya pekerjaan fisik.
"Untuk tender pra DPA baru tahun ini. Tujuannya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi," seru Asrul menyebutkan jika itu permintaan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Terpisah, Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Fahrurrazi menjelaskan, tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan rangkaian panjang dari perencanaan sampai dengan serah terima, dan dilanjutkan dengan proses pembayaran.
Sehingga setiap kementerian, lembaga, dan perangkat daerah, yang menyelenggarakan pengadaan harus mampu memformulasikan waktu yang cermat agar alokasi waktu dapat mencukupi, terlebih pada paket-paket pengadaan tahun tunggal dan memerlukan waktu pelaksanaan yang lama.
"Upaya Pemerintah Sulawesi Selatan yang sudah memulai tayang paket-paket tender tahun 2022 sejak akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 merupakan langkah yang sangat baik," kata Fahrurrazi.
Terlebih aturan sekarang memang sangat mendukung percepatan-percepatan pengadaan. Bahkan jika mencermati ketentuan di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, proses pemilihan penyedia dapat dilakukan mendahului persetujuan rencana jerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah.
"Kiranya proses percepatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini juga menjadi semangat percepatan bagi SKPD yang lain, dan Kota/Kabupaten lainnya," harap Fahrurrazi.
Hal ini untuk menghindari pekerjaan dan proses pengadaan yang menumpuk di akhir tahun. "Jangan sampai kita berulang terpaksa harus sangat lelah menghadapi pekerjaan dan proses pengadaan yang menumpuk di akhir tahun. Energi sangat terkuras, sementara anggaran akan closing di penutup tahun," upngkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Target PAD 2021 Meleset Pemkab Gianyar Hentikan Lagi Bantuan Ternak
PEMERINTAH Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi memberlakukan jam malam bagi seluruh pelajar.
SEBANYAK 27 unit Bus Trans Sulsel (Sulawesi Selatan) dari DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) akan dioperasikan oleh Pemprov Sulsel, pada Selasa 9 Juli 2025 mendatang
Jelajahi profil Sulawesi Selatan: daftar kabupaten, suku utama seperti Bugis dan Makassar, serta jumlah penduduk terbaru.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Tanaman air invasif Lukut, meskipun bukan asli dari danau-danau ultra-oligotrofik di Sulawesi, telah menyebar dengan cepat dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2025 dan tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved