Cukai Rokok Naik Merugikan Pelaku Industri Hasil Tembakau di DIY

PIHAK-pihak yang terkait dengan industri hasil tembakau, dari petani, konsumen, hingga buruh terpukul atas sikap pemerintah yang menaikkan cukai
rokok rata-rata sebesar 12 persen pada 2022. Mereka pun mengaku kecewa kebijakan tersebut.

"Jelas, kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah ini," terang Triyanto, salah seorang petani tembakau di DIY, kemarin. Sebab, naiknya cukai rokok akan membuat banyak konsumen yang mencari tembakau langsung ke petani.

Apabila membeli tembakau langsung ke petani, biaya yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan satu batang rokok bisa lebih murah. Petani juga lebih senang karena bisa menentukan harga sendiri.

Ia mencontohkan, satu kilogram tembakau bisa menghasilkan sekitar 1.000 batang rokok. Konsumen bisa membeli sekilogram tembakau seharga Rp70 ribu.

Dengan sekilogram tembakau, konsumen bisa membuat rokok sendiri sekitar 1000 batang. Padahal, saat ini harga rokok eceran di atas Rp 1.500 per batang. "Artinya, sangat hemat buat konsumen karena tidak ada pemasukan cukai ke negara," dalih dia.

Triyanto menambahkan, kenaikan cukai rokok sangat merugikan petani tembakau. Pasalnya, pabrik rokok pasti akan berupaya menghemat ongkos produksi mereka sehingga yang akan dikorbankan adalah petani dan buruh.

Perusahaan rokok akan membeli tembakau dengan harga yang murah dan mengurangi jumlah pekerjanya. "Kami sangat menyesal dengan dinaikkannya cukai dalam kondisi masih PPKM. Petani tembakau pun mengalami kesulitan sehari-hari," ujar dia.

Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (PD FSP RTMM-SPSI) DIY, Waljid Budi Lestarianto," Waljid Budi Lestarianto menyampaikan, kenaikan cukai rokok menunjukkan pemerintah tidak mendengarkan keluh kesah petani tembakau dan buruh rokok.

"Sejak awal kami tegas menolak naiknya cukai rokok. Di DIY terdapat sekitar 5.000 pekerja sigaret kretek tangan (SKT)," ujar Waljid.

Menurut dia, kondisi yang paling pahit dan tampaknya sulit dihindari adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kta akan berdiskusi dengan pengusaha agar tidak ada PHK," papar dia. (OL-13)

Baca Juga: Binda DIY Lanjutkan Program Vaksinasi Massal Sasar Sisir