Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Penasehat Partai Gerindra DPD Jawa Timur (Jatim), Bambang Haryo Soekartono, mendorong pemerintah bergerak cepat dalam penanganan darurat bencana alam erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jatim, dengan segera menaikkan status bencana semeru menjadi bencana nasional.
"Saya harapkan pemerintah pusat kiranya, dapat menaikkan status bencana semeru menjadi bencana nasional, sehingga bisa dimaksimalkan evakuasi korban secara cepat," kata anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra dalam keterangan pers, Senin (13/12).
Bambang juga memintan penanganan bencana di Lumajang dengan menggunakan alat berat dalam jumlah banyak dan SDM dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Basarnas, TNI, Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan lainnya.
"Di mana saat ini korban lumpur masih ada yang dalam keadaan hidup termasuk korban hewan ternak," jelas Bambang.
Lebih lanjut, anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan penanganan pembangunan hunian sementara (Huntara) secara cepat knockdown untuk kebutuhan sekitar 2.000 korban bisa segera dibangun sambil menunggu penempatan hunian tetap.
Kemudian penanganan realisasi jembatan darurat, menurut Bambang, tidak perlu menunggu proyek PUPR jembatan gantung yang lama waktunya sekitar dua bulan.
"Cukup libatkan TNI untuk segera merangkai jembatan bailey yang saat ini ada puluhan yang dimiliki oleh TNI karena jembatan bailey bisa dirangkai (dibangun) tidak lebih dari lima hari dan kekuatannya bisa menanggung beban 10 sampai 20 ton kendaraan/tank," paparnya.
"Sehingga ekonomi dan bantuan evakuasi wilayah Lumajang dapat tertangani dengan baik dan jalur ekonomi antar provinsi tersebut bisa lancar kembali," ucap BHS, sapaan Bambang.
BHS juga mengtakan BNPB dan Badan Vulkanologi yang di bawah ESDM dilibatkan untuk melengkapi petunjuk jalur evakuasi, sistem peringatan dini (alarm), kendaraan dan peralatan evakuasi serta penataan ulang tata ruang yang ada dipemukiman penduduk, peralatan vulkanologi perlu dikalibrasi ulang (karena saat terjadi bencana tidak terdeteksi).
Selaun itu, ia menuturkan perlu melatih kembali masyarakat untuk melakukan simulasi tanggap darurat bencana secara rutin.
Sekedar diketahui, dalam erupsi bencana gunung Semeru, Bambang Haryo bersama dengan Direksi PT. Dharma Lautan Utama dan Holding, dan dihadiri DPC Partai Gerindra Surabaya dan Kabupaten Malang kembali hadir menyalurkan bantuan kepada para warga terdampak erupsi gunung Semeru di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, pada Kamis (9/12).
Sebagaimana diketahui, wilayah Kecamatan Pronojiwo, merupakan wilayah yang saat ini terpisah akibat satu-satunya akses jembatan penghubung terputus akibat diterjang lahar gunung semeru.
Akibatnya, sehingga banyak bantuan yang masuk di Kabupaten Lumajang kesulitan menyalurkan ke wilayah Kecamatan Pronojiwo. Dari data yang diperoleh, setidaknya ada 600 korban bencana diungsikan di sekolah, masjid, dan pengungsian Mandiri.
"Kami menyalurkan bantuan sembako, obat obatan, perlengkapan pembalut wanita, pampers , pakaian layak, makanan cepat saji, peralatan mandi, dan kebutuhan lainnya," katanya.
"Dan ini merupakan bantuan tahap II setelah sebelumnya kami hadir di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang," ujar BHS yang juga penasihat Utama PT Dharma Lautan Utama. (RO/OL-09)
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved