WAKIL Bupati Simalungun Zonny Waldi berharap Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dapat menjadi Bali baru di Indonesia.
Demikian disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI di Niagara Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Rabu (1/12).
FGD tersebut diikuti oleh tim smart city dari smart govermance, smart ekonomi, smart living, smart branding, smart environment serta smart sociaty dari 8 kabupaten dikawasan Danau Toba serta perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut Zonny berharap, melalui FGD tersebut nantinya dapat melahirkan konsep-konsep pembangunan terintegrasi secara menyeluruh sehingga wisatawan yang datang ke kawasan Danau Toba dapat lebih menikmati keindahan alam Danau Toba tidak hanya di satu kabupaten saja.
"Kedepan melalui konsep FGD ini adanya kerjasama dengan Bali, dengan demikian pembangunan kawasan Danau Toba yang didukung dengan pariwisata bisa bangkit kembali," ujarnya.
Sebelumnya perwakilan dari tenaga ahli dari Kemenkominfo untuk kawasan Toba, Barry Simorangkir menyampaikan terima kasih kepada Kemkominfo yang telah memberikan kepercayaan sebagai pembimbing smart city dikawasan Danau Toba. Hal itu untuk memastikan agar pelaksanaan masterplan smart city dapat tersusun dengan baik.
"Sesuai dengan komitmen bersama untuk kemajuan bersama secara kolektif kawasan super prioritas kawasan nasional Danau Toba, maka komitmen tersebut harus kita terjemahkan dalam program kawasan. Kita juga mengetahui dimasa pandemi saat ini kita seharusnya banyak melahirkan kemudahan dalam kehidupan kita," kata Barry.
Mengingat di kawasan Danau Toba banyak terdapat objek wisata, Barry menyampaikan perlu adanya kerjasama atara pemerintah kabupaten untuk mendorong dan mempermudah perizinan kepada usaha kecil di kabupaten. Apalagi hampir setiap kabupaten di kawasan Danau Toba memiliki kawasan
ekonomi pariwisata.
"Kolaborasi dan kerjasama serta saling menguntungkan antar 8 kabupaten di kawasan Danau Toba ini perlu tergambar dalam FGD kawasan ini, karena kegiatan ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi kawasan Danau Toba untuk merespon kesiapan KSPN ke depan," ujar Barry.
Selain itu Barry juga berharap dalam program bersama di Kawasan Danau Toba minimal dua kabupaten secara berdampingan atau bila perlu melahirkan program bersama 8 kabupaten sehingga melalui FGD dapat memberikan harapan baru untuk kemajuan bersama Kawasan Danau Toba.
Sementara Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Tri Wibowo menjelaskan bahwa pembangunan kawasan tidak lagi terletak di instansi atau pemerintah daerah akan tetapi merupakan pembangunan kolaborasi antar semua pihak.
"Peningkatan kualitas pelayanan publik inilah yang kita harapkan melalui penerapan smart city ini dan diharapkan juga aspek layanan publik ini kita lakukan dengan berbagai macam karakteristik tim governance, kolaborasi digital dan bagaimana penerapan aspek dari smart city ini dapat dibangun dengan digunakannya instansi pemerintah,"kata Cahyo.
Pihaknya juga ingin memastikan agar sistem pemerintahan berbasis eletronik bagian dari smart city yang telah direncanakan oleh Kemenkominfo.
"Komitmen kami bersama Kemenkominfo, smart city ini dapat berjalan di kawasan Danau Toba," pungkasnya. (OL-13)
