Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi mengajak para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, agar dapat menjaga amanah dengan baik.
"Jajaran Pemerintah harus membuktikan dapat bekerja dengan cepat, responsif dan bertanggungjawab terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita," ungkapnya dalam acara penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) Tahun Anggaran 2022 di Kota Bandarlampung, Rabu (1/12).
Seperti yang diketahui, total belanja negara tahun 2022 adalah Rp2.714,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp945,8 triliun akan dialokasikan kepada 82 Kementerian/Lembaga. Sedangkan TKDD 2022 dialokasikan Rp769,6 triliun, diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD, kualitas SDM Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Untuk Provinsi Lampung sendiri, Alokasi belanja K/L sebesar Rp8,36 triliun (sekitar 28,40%) yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 468 Satuan Kerja (Satker). Sedangkan untuk Alokasi Transfer Ke Daerah dianggarkan sebesar Rp21,07 triliun meliputi DBH Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
Terkait hal itu, Gubernur meminta pemanfaatan APBD dan APBN dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran dengan tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat. Menurut Arinal, percepatan realisasi belanja pemerintah di masa pandemi menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Dalam konteks pembangunan nasional, Gubernur berkomitmen Pemprov Lampung serta kabupaten/kota akan mendukung dan bersinergi dengan kebijakan nasional. "Saya berharap program-program pusat dan daerah menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi saat ini," lanjutnya.
Arinal berpendapat keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi pada 2022. Ia juga menyampaikan target indikator makro pembangunan daerah pafa 2022 untuk Provinsi Lampung, pertama adalahpertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan membaik dan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,3% sampai 5,3%.
Kedua, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kisaran 4% sampai 4,7%. Ketiga, persentase penduduk miskin pada kisaran 11,4% sampai 12,05%. Keempat, tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,32% sampai 0,33% dan terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 70 71,49 atau masuk kategori tinggi.
Ia berharap kepada jajaran KPA dan pimpinan/kepala daerah Lampung hendaknya menggunakan DIPA dan TKDD 2022 dengan baik, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Dengan semangat persatuan, harapan kita menjaga kesehatan bersama dapat terwujud dan perekonomian bangkit kembali," ujarnya.
Saat ini, kata Gubernur Arinal menjaga keseimbangan supply dan demand sangat penting, agar di saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru tidak terjadi tekanan yang signifikan terhadap harga-harga, khususnya untuk beberapa bahan pokok di pasaran.
Arinal meminta bupati dan wali kota agar betul-betul memperhatikan data di wilayah masing-masing, karena data yang valid dibutuhkan untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan program yang tepat. "Untuk itu, optimalkan Pusat Informasi Harga Strategis, serta lakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan baik milik pemerintah maupun pelaku usaha," lanjutnya.
Pemprov Lampung, ujarnya, akan melakukan upaya untuk kerterjangkauan harga pasar seperti operasi pasar, pasar murah dan inspeksi pasar di beberapa titik lokasi di Provinsi Lampung.
Sementara untuk kelancaran distribusi, menurutnya, perlu kerja sama pihak-pihak terkait agar pengiriman pasokan bahan pangan tidak terganggu, termasuk penyaluran BBM dan elpiji subsidi dan non-subsidi kepada masyarakat, serta penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan. "Dengan semangat persatuan, harapan kita menjaga kesehatan bersama dapat terwujud dan perekonomian bangkit kembali," ujar Gubernur Arinal. (OL-15)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Selama dua hari pelaksanaan, Festival Pesenggiri menampilkan beragam pertunjukan seni tradisional yang dikemas dalam format berbeda, dan mengundang banyak pengunjung ke lokasi acara.
Kasus curanmor yang ditangani Polres Tanggamus pada Mei 2025, secara tidak terbuka membuka tabir jaringan besar industri rumahan senpi rakitan dan jual beli amunisi ilegal.
Pesenggiri Festival 2025 menggabungkan pameran karya seni tapis kuno dengan berbagai aktivitas kreatif lainnya.
Tercatat lebih dari 4.000 peserta dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum, TNI/Polri, hingga para penyandang disabilitas turut ambil bagian dalam Bhayangkara Run 2025.
Inisiatif ini hadir untuk mendukung organisasi masyarakat sipil (CSO) yang dipimpin dan berfokus kepada pemuda dalam membangun perdamaian di Lampung berbasis budaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved