DINAS Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama empat kabupaten di Sumba terus berupaya menghentikan penularan malaria di pulau tersebut yang masih tergolong tinggi.
Per 25 November 2021, Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya menyumbang 80% atau 4.389 kasus malaria di NTT yang berjumlah 5.458 orang, sedangkan 1% kasus malaria lagi disumbang dari Sumba Timur yang berjumlah 691 orang, dan Sumba Tengah 21 orang. Bahkan, setiap hari di Sumba antara 7-8 orang terlaporkan menderita malaria, belum termasuk penderita yang tidak terlaporkan.
"Sebanyak 12 dari 100 orang penderita malaria adalah balita dan satu dari 100 penderita adalah bayi di bawah usia satu tahun," kata Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil NTT, dokter Messe Ataupah pada Kegiatan Monev III Konsorsium Malaria Sumba di Waingapu, Sumba Timur, Jumat (26/11).
Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat penurunan kasus malaria dan mensinergikan strategi percepatan malaria dalam bentuk rencana aksi dari empat kabupaten di Sumba. Tingginya kasus malaria di Sumba mengakibatkan kerugian ekonomis masyarakat akiabt tidak bekerja mencapai Rp9,7 miliar per tahun.
Selain itu, tambahnya, bayi yang menderita malaria ditambah dengan cacingan menjadi penyebab utama stunting dan gangguan pertumbuhan. Malaria juga menjadi penghambat perkembangan anak termasuk fungsi kognisi yang disebabkan anemia kronis, kerusakan otak dan ketidakhadiran di sekolah.
Jika sudah seperti itu, malaria menjadi salah satu penyebab tercapainya cita-cita anak-anak menjadi manusia yang berkualitas.
Menurut dokter Ataupah, tantangan terberat pemberantasan malaria di Sumba akibat masih dianggap sebagai urusan dinas kesehatan sehingga belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
"Belum ada wadah kerjasama lintas sektor, Sumba Barat sudah ada regulasi, dan tiga kabupaten lainnya sudah ada peraturan bupati tetapi belum disosialisasikan dan dijadikan rujukan dalam kebijakan eliminasi malaria," jelasnya.
Selain itu, model rumah masyarakat Sumba yang terbuat dari kayu dan tidak tertutup, memudahkan nyamuk masuk, rendahnya akses pemeriksaan dan penemuan kasus, skrining malaria pada ibu hamil dan balita sakit, serta kurangnya pengunaan kelambu dan perilaku masyarakat yang mengakses pengobatan malaria yang tidak sesuai standar.
Selain itu, rendahnya akses terhadap pemeriksaan atau penemuan kasus di komunitas masih rendah, termasuk skrining malaria pada ibu hamil dan balita sakit
Terkait hal ini, dokter Ataupah merekomendasikan agar program eliminasi malaria dimasukan dala Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, terdapat kepastian dan kesinambungan program termasuk penganggaran yang bersumber dari APBD.
Monev eliminasi malaria Sumba tersebut dibuka oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan dihadiri Bupati Sumba Timur Kristofel Praing, Bupati Belu Agustinus Taolin, perwakilan dinas kesehatan Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Kasubdit Malaria Kemenkes dokter Desriana Elizabeth Ginting.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Viktor Laiskodat langsung memerintahkan kepada seluruh dinas kesehatan di empat kabupaten tersebut merumuskan program eliminasi malaria di setiap dusun. Program eliminasi mulai dari penemuan kasus kemudian diobati sampai sembuh. "Kita rumuskan dulu pendataannya seperti apa, berapa orang, anggarannya berapa agar tahun depan kasus covid-19 di Sumba selesai," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Unas Ingatkan Pentingnya Kerja sama Atasi Pandemi Covid-19
