PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menyatakan serapan APBD 2021
hingga saat ini masih tergolong baik. Capaian itu berada di atas rata-rata nasional tingkat provinsi sebesar 65%.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat Nanin Hayani Adam menyatakan hal itu di Bandung, Jumat (26/11).
Dia menjelaskan, hingga 19 November, serapan APBD Provinsi Jawa Barat
2021 secara keseluruhan mencapai 76,11% atau Rp39,3 triliun.
"Kami di atas rata-rata nasional, karena provinsi lain rata-rata 65%,"
ujarnya.
Dari capaian tersebut, dia mengakui paling tinggi adalah
serapan belanja wajib. Meski tidak merinci, menurutnya APBD yang paling besar terserap itu untuk biaya mengikat seperti biaya operasional sekolah (BOS), gaji pegawai, pembayaran listrik dan telepon kantor, hingga iuran BPJS untuk masyarakat penerima manfaat.
Disinggung serapan untuk belanja modal, dia mengakui masih rendah.
Rendahnya serapan itu karena pihak ketiga yang mengerjakan seperti konstruksi tidak meminta pembayaran di awal.
"Jadi bukan tidak ada proyek-proyek yang dikerjakan, karena biasanya untuk konstruksi, minta dibayarnya di akhir tahun," ujarnya.
Sementara itu, untuk anggaran terkait penanganan covid-19, menurut dia
serapannya baru mencapai 37,5% atau Rp242,9 miliar. Dia menilai ini
terjadi karena menurunnya angka penyebaran virus korona di Jawa Barat.
"Kalau covidnya meningkat, pasti serapannya meningkat," ujarnya.
Untuk penanganan covid-19, menurutnya, anggaran yang paling besar terserap adalah untuk insentif tenaga kesehatan yang mencapai 87,14% atau Rp35 miliar.
"Lalu untuk dukungan program vaksinasi sebesar 15,59%, penanganan dampak ekonomi 38,11%. Ada juga untuk program bantuan sosial yang sudah
tersalurkan 41,39%," ujarnya.
Pada sisi lain, dia mengakui penerimaan pendapatan hingga semester II
2021 ini berkurang signifkan. Menurutnya Provinsi Jawa Barat kehilangan
potensi pendapatan hingga Rp5,6 triliun. "Target pendapatan tidak akan
tercapai," paparnya. (N-2)
