Pemerintah Diminta Berhati hati Membuat Kebijakan Terkait Industri Tembakau

Pengurus Nahdlatul Ulama  (NU) meminta pemerintah berhati hati dalam membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau. Baik soal kenaikan cukai rokok maupun kebijakan mengenai penerapan simplifikasi penarikan cukai. Sebab, apapun kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan tembakau, pada akhirnya hanya akan memberatkan warga Nahdlatul Ulama atau nahdiyin.

“Petani tembakau orang NU. Buruh pabrik rokok, orang NU. Konsumen rokoknya, sebagian besar orang Nahdliyin atau orang NU. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah soal rokok, itu akan mengenai warga NU. Bila pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikan cukai rokok, sudah pasti yang paling berat terkena imbasnya adalah warga NU,” papar Wakil Ketua Umum PB NU Prof Dr Mochammad Maksum Machfoedz, dalam acara diskusi dan  silaturahim daring yang membahas permasalahan tembakau dengan para pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) se Jawa dan NTB. kemarin

Para Pengurus APTI se Jawa dan NTB yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain, ketua APTI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahminudin, Ketua APTI Jawa Timur Pangeran Modo, Penasihat APTI Jawa Tengah Triyono,  Pengurus  APTI Temanggung Yudha Sudarmaji dan AM Sunarso, Ketua APTI Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Martono,  dan Ketua APTI Jawa Barat Suryana.

Lebih lanjut, wakil ketua umum PBNU yang juga Guru Besar Fakultas Teknologi Industri  Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta ini, mengingatkan pemerintah, berapapun besaran dari kenaikan cukai rokok, berapapun  besar pajak yang dibebankan ke industri rokok, pada akhirnya yang menanggung beban itu adalah Nahdiyin. 

Lebih lanjut, Pakar Teknologi Industrsi Pertanian yang akrab dipanggail Gus Maksum ini memambahkan, apapun kebijakan pemerintah yang dapat mematikan industri hasil tembakau (IHT), akan merugikan nahdiyin. Untuk itu, NU selalu mengingatkan pemerintah untuk bersikap bijaksana dan lebih  berhati hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan industri hasil tembakau. (RO/M-4)