Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
NORMALISASI Sungai Belutu diyakini dapat mengatasi banjir yang kerap di Kabupaten Serdangbedagai, Sumatera Utara secara signifikan. Saat ini, banjir terjadi rutin setiap tahun dan semakin parah.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah telah berbicara dengan Pemkab Serdangbedagai (Sergai) dan menemui warga terdampak banjir di sejumlah tenda pengungsian. Dari pertemuan yang dilakukan dan melihat langsung kondisi di lapangan dia menilai banjir yang terjadi di Sergai sudah menjadi semacam rutinitas tiap tahun dan dengan skala yang kian besar.
Wagub menyatakan normalisasi sungai perlu segera dilakukan. "Kita akan koordinasikan normalisasi dengan Balai Wilayah Sungai," ujarnya, Rabu (17/11).
Dalam dua pekan terakhir, banjir rob dan luapan Sungai Belutu merendam empat kecamatan di Sergai dengan setidaknya 5.600 warga terdampak. Pada Mei 2021, Pemkab Sergai tercatat sudah mengajukan normalisasi Sungai Belutu ke Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II sebagai upaya penanganan banjir. Bukan hanya normalisasi, pemkab juga ingin agar tanggul bagian hilir ditinggikan.
Pada 12 Juni 2020, tanggul Sungai Belutu di Kecamatan Sei Bamban sempat jebol sehingga air sungai merendam ratusan hektare sawah. Tanggul jebol hingga sepanjang 10 meter akibat hujan yang turun terus-menerus.
Wagub mengatakan, pemprov terlebih dahulu akan mendatangkan konsultan ke Serdangbedagai. Hal itu untuk mengetahui lebih detil kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi banjir dari Sungai Belutu.
Meski demikian Wagub juga memaklumi banjir yang terjadi di Sergai dan daerah lain di Sumut, tidak hanya karena persoalan infrastruktur, tetapi juga diakibatkan cuaca ekstrem. "Alam tidak bisa kita pastikan. Namun, kita memang tetap siapkan langkah yang harus diambil agar bencana ini tidak kembali terulang," sambungnya.
Selain itu dia juga mengimbau masyarakat Sergai untuk selalu waspada dan menjaga daerah aliran sungai (DAS), terutama yang bermukim di sekitar Sungai Belutu. Terutama dengan tidak mendirikan bangunan di DAS dan lereng bukit. "Prediksi BMKG ,cuaca ekstrem ini masih berlanjut hingga akhir tahun," ungkapnya.
Dalam keterangannya, Bupati Sergai Darma Wijaya mengatakan banjir yang kerap terjadi ini akibat penyempitan dan pendangkalan aliran sungai dari hulu ke hilir. Karena itu dia juga yakin normalisasi sungai menjadi solusi utama dalam upaya penanganan banjir tersebut. (OL-15)
Data yang dihimpun BPBD Kabupaten Badung hingga Selasa (24/2) pukul 09.00 Wita sejak Senin (23/2) pukul 18.00 Wita, menyebutkan ada 8 kejadian banjir di Kuta dan 1 di wilayah Kuta Selatan.
Bantuan benih diberikan setelah sebanyak 1.031 petani yang terdampak banjir mengadu dan beraudiensi langsung ke Plt Bupati Asep Surya Atmaja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai termasuk janji mengatasi banjir dan macet.
Tim di lapangan terus melakukan upaya penanganan untuk mempercepat surutnya air.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat ada 90 RT dan enam ruas jalan di Jakarta terendam banjir dampak tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Ibu Kota dan sekitarnya
Langkah proaktif ini bertujuan untuk memecah awan hujan sebelum masuk ke wilayah padat penduduk, guna meminimalisasi potensi genangan maupun banjir
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved