Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengusulkan Geopark Pegunungan Meratus ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk menjadi UNESCO Global Geopark mendapat sorotan dari sejumlah organisasi lingkungan di Kalsel. Keberadaan Geopark Meratus, yang berstatus geopark nasional tersebut, dinilai telah melangkahi masyarakat adat Pegunungan Meratus.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, dalam perbincangannya bersama Pena Hijau Indonesia, menyebut, sejak awal, penetapan geopark Meratus tidak pernah melibatkan masyarakat adat.
"Akui dulu keberadaan masyarakat adatnya, libatkan mereka dalam penetapan fungsi kawasan Meratus. Pengakuan masyarakat dan wilayah adat Dayak Meratus merupakan aspek paling utama ketika pemerintah benar-benar berniat membentengi Pegunungan Meratus dari ancaman industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan," tegasnya.
Baca juga: Hujan Picu Pohon Tumbang dan Tembok Roboh di Kabupaten Badung, Bali
Desakan pengakuan masyarakat adat ini sebelumnya diserukan Walhi Kalsel, pada peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional, Agustus lalu.
Sejauh ini, keberadaan masyarakat adat di Kalsel belum mendapat pengakuan baik dari pemerintah pusat dan daerah. Walhi juga mendesak agar Presiden segera mensahkan RUU tentang Masyarakat Adat.
Walhi mengidentifikasi sedikitnya ada 14 wilayah adat yang tersebar di kawasan pegunungan Meratus dan rawa gambut di Kalsel. Luas wilayah adat ini mencapai 220 ribu hektare meliputi 171 komunitas tersebar di sembilan kabupaten di Kalsel.
"Seharusnya, ketika melakukan penetapan geopark, pemerintah juga melibatkan masyarakat adat dayak Meratus," ujar Kisworo.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan Pemprov Kalsel akan mengusulkan Geopark Meratus menjadi UNESCO Global Geopark (UGG).
"Geopark Meratus saat ini sudah mendapatkan status sebagai Geopark Nasional sejak 2018 dan kita berharap dapat naik statusnya menjadi UNESCO Global Geopark," katanya.
Ada 34 geosite yang akan diusulkan, 11 site berskala internasional sisanya berskala nasional dalam satu kesatuan geopark Meratus.
Dari 34 geosite ini ada 5 skala prioritas geosite yang sudah dilakukan perbaikan dan penambahan fasillitas yaitu geosite di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel Muhammad Syarifudin mengatakan geosite yang sudah dan akan dibenahi adalah Tahura Sultan Adam di Kabupaten Banjar, Pendulangan Intan Kota Banjarbaru, Tanjung Dewa Kabupaten Tanah Laut, Batu Besar di Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pantai Sekoyang Kotabaru.
Status UGG diyakini akan menjadi berkah bagi masyarakat Kalsel, dengan pegunungan Meratus akan menjadi sorotan dunia. Hutan akan terlindungi dan masyarakat mendapat manfaat ekonomi. (OL-1)
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter BK 117-D3 di kawasan Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan.
Seluruh jenazah korban Helikopter Tipe BK117-D3 diperkirakan akan tiba di RS Bayangkara Banjarmasin pada Kamis (4/9) malam, untuk diidentifikasi.
TIM Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan memperluas lokasi operasi pencarian helikopter BK 117-D3 yang diperkirakan jatuh di kawasan hutan Pegunungan Meratus.
Helikopter bernomor seri BK 117-D3 mengalami hilang kontak dengan perkiraan lokasi berada di kawasan hutan Pegunungan Meratus, Senin (1/9), sekitar pukul 12.00 Wita.
Kawasan hutan lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 119 ribu hektare akan ditetapkan sebagai Taman Nasional Pegunungan Meratus.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
KRISIS iklim merupakan tantangan nyata yang dihadapi Indonesia hari ini. Dampaknya terasa langsung melalui bencana hidrometeorologis, degradasi lingkungan.
DALAM rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup pemerintah diharapkan memperkuat perlindungan hutan serta meningkatkan peran masyarakat hukum adat.
Masyarakat hukum adat telah lama menerapkan aturan dan norma adat dalam mengelola wilayah hutan secara berkelanjutan.
Pertambangan nikel yang telah operasional selama 2,5 tahun dan banyak membawa manfaat dalam mensejahterakan masyarakat Suku Kawei.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengakuan hutan adat dan memperluas akses pendanaan bagi masyarakat adat melalui mekanisme yang inklusif.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved