Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
NIAT buruk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua semakin terbuka seiring berjalannya waktu. Demi ambisi akan kekuasaan, mereka tidak segan-segan mengorbankan apa pun, termasuk menyengsarakan warga masyarakat Papua.
Hal tersebut diungkapkan pengamat birokrasi yang juga Wakil Sekjen LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Varhan Abdul Azis, Jumat (12/11. Menurut Varhan kedok perjuangan KKB yang katanya untuk menegakkan hak-hak asasi warga Papua hanya slogan. Terbukti, alih-alih menegakkan hak asasi, merekajustru membuat rakyat Papua sengsara dengan membakar gedung-gedung sekolah dan membunuh rakyat tidak berdosa.
Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di 5 Wilayah Prioritas Papua Diharapkan ...
“Sebenarnya bukti sudah menggunung bahwa KKB hanya memperjuangkan ambisi politik mereka sendiri untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi penguasa,” kata Varhan.
Tidak hanya membunuhi rakyat dan para tokoh masyarakat Papua, mereka juga tega membunuh para guru, tokoh yang berperan membebaskan masyarakat Papua dari keterbelakangan dan buta huruf. “Lihat saja kelakuan mereka. Apakah menembak mati Oktovianus Rayo dan Yonatan Randen, para guru honorer di SD Impres Beoga, yang tengah berjuang membebaskan warga Papua dari buta huruf itu perjuangan? Apakah membakari sekolah, menembaki klinik dan rumah-rumah warga itu perjuangan?” kata Varhan.
Yang terjadi, kata Varhan, KKB menutup rapat-rapat peluang kemajuan bagi anak-anak muda Papua. Mereka membakar enam ruang kelas SMP, satu ruang laboratorium, satu ruangan perpustakaan, yang selama ini menjadi tempat belajar anak-anak muda Papua. Belum lagi yang mereka lakukan sebelum dan sesudah peristiwa itu. “Apa yang mereka katakan sebagai perjuangan demi warga Papua itu terbukti hanya omong kosong. Yang mereka lakukan di lapangan justru menyengsarakan rakyat.”
Penilaian Varhan tersebut sejalan dengan apa yang dirasakan warga asli Papua sendiri, termasuk Kepala Suku Dani di Kabupaten Puncak Ilaga, Jembatan Murib.
“Mereka selama ini justru lebih sering mengacau dan menebar teror bagi warga Bumi Cendrawasih, ketimbang berjuang untuk kesejahteraan rakyat Papua seperti yang sering mereka jadikan dalih,” kata Jembatan Murib.
Itu sebabnya, Jembatan Murib dengan rela meminta warga masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga menegaskan, kehadiran aparat Polri dan prajurit TNI di tanah Papua telah memberikan rasa aman kepada masyarakat, yang membuat aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.
“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ujar Jembatan Murib.
Menurut Varhan, pemerintah RI selalu dikambinghitamkan teroris KKB. Padahal pemerintah saat ini terus memberikan bukti kepedulian dan kecintaan akan Papua. Tidak hanya membangun Papua dan memberi dana otonomi khusus, beberapa bulan lalu, Pekan Olahraga Nasional bahkan digelar di Papua.
“Bukti paling mutakhir adalah penyelenggaraan PON XX Papua yang terselenggara sukses Oktober lalu, yang menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Papua dan Pemda/Pemkot, serta partisipasi aktif masyarakat,” kata Varhan.
Sukses PON XX itu secara langsung menepis tudingan adanya penganaktirian bagi warga dan wilayah timur Indonesia, terutama Papua. “Lihat saja, untuk menjamin sukses PON itu, pemerintah pusat dan Pemprov Papua telah membangun fasilitas megah Stadion Lukas Enembe, yang menjadi kompleks olahraga modern terbesar dan termegah di kawasan Pasific.”
Belum lagi berbagai fasilitas bangunan dan komplek olahraga yang kemudian dihibahkan kepada rakyat Papua via pemerintah daerah Provinsi Papua dan kabupaten-kabupaten di wilayah itu, yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.
Karena itu, wajar bila beberapa waktu lalu anggota DPR RI dari Papua Barat, Robert Joppy Kardinal, mewanti-wanti agar rakyatb papua tak gampang termakan hasutan teroris KKB. "Dengan penyelenggaraan PON XX Papua, tak ada lagi alasan bahwa Papua diperlakukan sebagai anak tiri dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jangan ada lagi pemikiran bahwa kita berbeda. Jangan mau dipecah belah,"kata Robert.
Robert juga menambahkan, penyelenggaraan PON XX itu pun mempertegas kehadiran pemerintah dalam berbagai sektor di Papua, yang pembangunan infrastrukturnya tergolong sangat massif. “Jadi, suksesnya perhelatan olahraga ini memang mempersatukan bangsa Indonesia. Papua adalah Indonesia," kata pria kelahiran Sorong itu. (Ant/A-1)
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved