Kemiskinan Ekstrem di 5 Wilayah Prioritas Papua Diharapkan Tuntas 2021

SETELAH menutup secara resmi PON XX Tahun 2021 di Papua, Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi dan dialog dengan tokoh masyarakat dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua untuk membahas pengurangan kemiskinan ekstrem serta percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. Wapres mengatakan diharapkan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas di tanah Papua, dapat ditanggulangi pada 2021. Lima kabupaten itu adalah Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Deiyai.

Menurut Wapres, anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Namun tantangan terbesar, yakni membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama.

Baca juga: Wapres Tinjau GKI di Tanah Papua

"Gubernur dan seluruh bupati wilayah prioritas tahun 2021 di Papua untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan," ujar Wapres, Sabtu (16/10).

Pada kesempatan itu, Wapres meminta gubernur dan para bupati memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wapres menjelaskan, Provinsi Papua merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 selain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku dan Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Khusus untuk lima kabupaten di Papua yang menjadi prioritas pada 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 196.120 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.500 RT. Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Jayawijaya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 30,84% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 67.720 jiwa; Kabupaten Puncak Jaya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 26,53% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 35.180; Kabupaten Lanny Jaya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 30,52% jumlah dan penduduk miskin ekstrem 54.920 jiwa; Kabupaten Mamberamo Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 29,19% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.200 jiwa; serta Kabupaten Deiyai dengan tingkat kemiskinan ekstrem 32,48% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 24.100 jiwa.

Terkait pembangunan kesejahteraan di Papua, Wapres menegaskan perlunya dialog dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020. Keberadaan Inpres tersebut, ujar dia, harus memberikan perubahan nyata dengan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Untuk pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020. Wapres memastikan hal itu telah dianggarkan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua, selain juga didukung Dana Otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang telah ditingkatkan menjadi sebesar 2,25 persen dari DAU nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Dalam rapat koordinasi di kantor Gubernur Papua tersebut, Wapres menjelaskan perkembangan kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Provinsi Papua melalui penyiapan peraturan pemerintah turunan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

"Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar orang asli Papua," tukas Wapres. (OL-6)