Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KANTOR UPTD Pendapatan Daerah (Samsat) Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah memiliki aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) daring yang terhubung dengan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).
Aplikasi bernama 'B Sonto Sa' ini sudah beroperasi di 22 kantor Samsat se-NTT untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor pajak.
"Sering kali masih terdengar selentingan mau taat bayar pajak, tapi kok ya sulit. Tentunya harus dicermati dan sebagai inisiasi untuk pengembangan mekanisme pembayaran. Adanya aplikasi ini, masyarakat akan merasakan bahwa membayar pajak itu mudah, cepat dan simpel alias antiribet," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo, Rabu (10/11).
Baca juga: BPBD Wonogiri Ingatkan Warga Waspadai Cuaca Ekstrem
Menurut Daniel, Bank Indonesia, sebagai otoritas sistem pembayaran, memanfaatkan perkembangan digital untuk memfasilitasi transaksi antara masyarakat dengan pemerintah (P to G) dan sebaliknya transaksi dari pemerintah ke masyarakat (G to P).
Transaksi pembayaran pemerintah difasilitasi dengan metode pembayaran digital yang cepat, aman, mudah, murah dan handal.
Selain itu sistem pembayaran juga dipastikan dapat saling terintegrasi, saling terhubung (interconnected) dan saling dapat dioperasikan (interoperable).
"Seperti kalau hanya QRIS saja belum bisa terhubung, bisa mengunakan dompet digital atau mobile banking lainnya," kata Dia.
Menurutnya, aplikasi ini akan mendorong transaksi online sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada Triwulan III, pertumbuhan ekonomi NTT hanya 2,37% (yoy)atau Rp28,7 triliun, lebih lambat dibandingkan triwulan II sebesar 4,22%.
"Dengan meningkatnya vaksinasi covid-19, kita harapkan pada triwulan IV, ekonomi NTT semakin meningkat menjadi 4,76% year on year (yoy)," ujarnya.
Aplikasi ini sudah diluncurkan sejak Selasa (9/11) oleh Sekda NTT Benediktus Polomaing di Kantor Samsat Kota Kupang, memuat 10 fitur antara lain info pajak, pembayaran, proteksi kepemilikan, mekanisme e-samsat serta saran dan pengaduan.
"Pemerintah mengharapkan muncul kreasi seperti ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat," kata Benediktus Polomaing saat peluncuran tersebut.
Menurutnya, aplikasi dengan 'B Sonto Sa' sangat familiar di masyarakat karena mengunakan nama yang tidak asing lagi di warga NTT.
Di era covid-19 seperti saat ini, warga tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak, cukup membayar pajak dari rumah.
"Dengan aplikasi ini, pelayanan publik di NTT lebih mudah dan cepat, dan dari waktu ke waktu semakin optimal," katanya. (OL-1)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun Hunian Tetap (Huntap) tahap pertama bagi para penyintas bencana erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI meminta klarifikasi kepada pemerintah Timor Leste terkait insiden penembakan terhadap seorang WNI di kawasan perbatasan.
Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, memimpin upacara penurunan bendera HUT ke-80 RI dengan khidmat.
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
DEPUTI Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Didiet Aditya menyebutkan transaksi QRIS di daerah itu memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan selama periode Januari hingga Juni 2025.
UPACARA Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) di Kantor Camat Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Minggu (17/8), berlangsung khidmat.
Keduanya menjadi landasan membangun bangsa secara bersama-sama demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved