PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menyiapkan dua
opsi penganggaran, guna mengurus infrastruktur jalan di wilayah itu. Saat ini, 63% dari total panjang jalan di daerah ini dalam kondisi rusak total dan rusak sedang.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp260 Miliar. Sebanyak Rp225
miliar di antanya berasal dari Pinjaman Daerah Pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta dana bencana alam senilai Rp35 miliar yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, Selasa (19/10) memastikan, semua
dokumen pengajuan pinjaman daerah PEN sudah lengkap dan tinggal menunggu waktu penandatanganan dokumen pinjaman bersama PT SMI.
Dana pinjaman senilai Rp225 miliar, lanjutnya, akan digunakan untuk
peningkatan infrastruktur khususnya ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kecamatan ke ibu kota Lembata.
Sementara, ruas jalan jalur tengah Lembata, segmen Bakalerek-Uruor akan
dikerjakan dengan menggunakan dana bencana alam senilai Rp35 miliar
dari BNPB. Jalur tengah adalah ruas jalan yang melewati kantong produksi pertanian. Anggaran besar dibutuhkan untuk wilayah itu karena topografi wilayah yang sulit.
"Ruas jalan Bakelerek-Uruor kita tidak intervensi dengan pinjaman. Kita
intervensi dengan dana bencana dari BNPB, ada Rp35 miliar," tambah Bupati Langoday.
Dia mengaku sudah memantau kondisi ruas jalan Waikomo-Belang-Belame hingga kampung Boto, Kecamatan Nagawutung. Ruas jalan ini yang juga jadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana pinjaman daerah.
Ruas lain ialah jalan Boto Puor yang akan dikerjakan menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lembata.
Terpisah, Ketua DPRD Lembata Petrus Gero mengaku mendukung pemerintah daerah mengajukan pinjaman senilai Rp225 miliar. Ini bukan pinjaman daerah reguler melainkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki regulasi dan perlakuan khusus.
"Pengajuan pinjaman sudah dilakukan sejak almarhum Bupati Eliaser Yentji Sunur. Awal bulan kemarin kita dapat kepastian pinjaman tapi harus lewat beberapa tahapan termasuk rapat koordinasi teknis di Jakarta," lanjutnya.
Pemkab :embata, anggota Badan Anggaran dan perwakilan fraksi DPRD Lembata sudah melakukan rapat koordinasi di Jakarta dengan pemberi pinjaman yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurut dia, saat itu, pemerintah diminta untuk memperbaiki sejumlah dokumen teknis pengajuan pinjaman. Gero memastikan, 95% pengajuan pinjaman ini sudah bisa disetujui.
DPRD Lembata memberi dukungan pengajuan pinjaman ini juga karena
pemerintah akan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Lembata.
"Kalau jalan bagus akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di
Lembata. Jadi kita minta pemda segera selesaikan dokumen yang perlu
sehingga MoU pemda dan PT SMI bisa dilakukan dan tahap pertama pinjaman
bisa cair tahun ini," paparnya. (N-2)
