Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PERMOHONAN pembuatan administrasi kependudukan, terutama KTP elektronik dan Kartu Keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi, Jawa Barat, cenderung meningkat akhir-akhir ini. Kondisi tersebut tak terlepas persyaratan vaksinasi covid-19 bagi warga yang harus menyertakan KTP elektronik ataupun Kartu Keluarga.
Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Kardina Karsoedi, mengaku sangat diuntungkan dengan persyaratan KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang harus dibawa warga saat mendaftarkan diri mendapatkan vaksin covid-19. Sebab, dengan kondisi itu masyarakat sadar mengurusi administrasi kependudukan mereka.
"Syarat divaksin itu kan warga harus punya NIK (nomor induk kependudukan). Secara otomatis, warga yang belum punya akhirnya memohon mengajukan pembuatan KTP elektronik maupun KK," kata Kardina, Rabu (13/10).
Peningkatan permohonan pembuatan KTP elektronik sebetulnya sudah mulai terpantau sejak Januari 2021 atau saat kali pertama mulai dilaksanakannya vaksinasi. Peningkatan permohonan pembuatan adminduk juga tak terlepas upaya sosialisasi kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, sampai saat ini cakupan layanan perekaman KTP elektronik di Kota Sukabumi sudah mencapai kisaran 99,50%," jelas mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi ini.
Bersamaan vaksinasi covid-19, kata Kardina, Disdukcapil memang punya target menggencarkan perekaman KTP elektronik pada tahun ini. Karena itu, program tersebut akhirnya sinergis dengan vaksinasi covid-19 yang mengharuskan warga memiliki KTP elektronik.
"Layanan adminduk pun sudah dilakukan secara online sejak sebelum ada covid-19. Layanan online ini tentu pas dengan kondisi pandemi sekarang yang melarang adanya kerumunan," ungkapnya.
Sebelum terjadi pandemi covid-19, layanan online adminduk di Kota Sukabumi kurang begitu diminati. Masyarakat lebih memilih datang langsung mengurusinya dengan alasan ingin cepat.
"Biasanya yang mengajukan permohonan itu rata-rata mencapai 500-700 orang per hari. Sekarang di saat pandemi, ternyata masyarakat lebih menyukai layanan secara online. Mereka tidak perlu capek. Terlebih menghindari kerumunan saat pandemi seperti sekarang," ungkapnya.
Kardina memastikan stok blangko KTP elektronik aman dan tersedia. Masyarakat diimbau tak perlu khawatir karena mereka akan mendapatkan fisik KTP elektronik.
"Sekarang kita juga sedang menggencarkan KIA (Kartu Identitas Anak). Capaiannya sekarang sekitar 45% atau melebihi dari target nasional sebesar 30%. Kita lakukan dari sekarang karena siapa tahu nanti KIA digunakan syarat masuk sekolah," pungkasnya. (OL-15)
Seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos telah rampung.
Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025.
Sebagai pihak yang mengajukan permohonan ekstradisi, Supratman pemerintah Indonesia akan memberikan keterangan ke pengadilan di Singapura.
KPK bakal langsung menahan buron Paulus Tannos setelah proses ekstradisi rampung. Upaya paksa itu merupakan prosedur untuk tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.
Menkum mengatakan bahwa Tannos sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.
Namun, kaburnya Tannos bisa menjadi pemberat dalam perkaranya. Saat ini, KPK mengupayakan penyelesaian perkara utamanya agar bisa disidangkan.
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta kepada korban bencana pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Pasirmunjul, Sukatani, Purwakarta untuk segera meninggalkan lokasi pengungsian.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
SEJUMLAH orangtua siswa mengaku masih kebingungan melakukan pendaftaran secara daring atau online untuk Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) 2025 di Jawa Barat (Jabar).
Dia menambahkan pendaftaran SPMB dapat dilakukan melalui kanal spmb.jabarprov.go.id atau melalui aplikasi Sapawarga.
SETARA Institute mengecam penyegelan masjid Ahmadiyah di Kota Banjar, Jawa Barat dan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved