Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PERMOHONAN pembuatan administrasi kependudukan, terutama KTP elektronik dan Kartu Keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi, Jawa Barat, cenderung meningkat akhir-akhir ini. Kondisi tersebut tak terlepas persyaratan vaksinasi covid-19 bagi warga yang harus menyertakan KTP elektronik ataupun Kartu Keluarga.
Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Kardina Karsoedi, mengaku sangat diuntungkan dengan persyaratan KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang harus dibawa warga saat mendaftarkan diri mendapatkan vaksin covid-19. Sebab, dengan kondisi itu masyarakat sadar mengurusi administrasi kependudukan mereka.
"Syarat divaksin itu kan warga harus punya NIK (nomor induk kependudukan). Secara otomatis, warga yang belum punya akhirnya memohon mengajukan pembuatan KTP elektronik maupun KK," kata Kardina, Rabu (13/10).
Peningkatan permohonan pembuatan KTP elektronik sebetulnya sudah mulai terpantau sejak Januari 2021 atau saat kali pertama mulai dilaksanakannya vaksinasi. Peningkatan permohonan pembuatan adminduk juga tak terlepas upaya sosialisasi kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, sampai saat ini cakupan layanan perekaman KTP elektronik di Kota Sukabumi sudah mencapai kisaran 99,50%," jelas mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi ini.
Bersamaan vaksinasi covid-19, kata Kardina, Disdukcapil memang punya target menggencarkan perekaman KTP elektronik pada tahun ini. Karena itu, program tersebut akhirnya sinergis dengan vaksinasi covid-19 yang mengharuskan warga memiliki KTP elektronik.
"Layanan adminduk pun sudah dilakukan secara online sejak sebelum ada covid-19. Layanan online ini tentu pas dengan kondisi pandemi sekarang yang melarang adanya kerumunan," ungkapnya.
Sebelum terjadi pandemi covid-19, layanan online adminduk di Kota Sukabumi kurang begitu diminati. Masyarakat lebih memilih datang langsung mengurusinya dengan alasan ingin cepat.
"Biasanya yang mengajukan permohonan itu rata-rata mencapai 500-700 orang per hari. Sekarang di saat pandemi, ternyata masyarakat lebih menyukai layanan secara online. Mereka tidak perlu capek. Terlebih menghindari kerumunan saat pandemi seperti sekarang," ungkapnya.
Kardina memastikan stok blangko KTP elektronik aman dan tersedia. Masyarakat diimbau tak perlu khawatir karena mereka akan mendapatkan fisik KTP elektronik.
"Sekarang kita juga sedang menggencarkan KIA (Kartu Identitas Anak). Capaiannya sekarang sekitar 45% atau melebihi dari target nasional sebesar 30%. Kita lakukan dari sekarang karena siapa tahu nanti KIA digunakan syarat masuk sekolah," pungkasnya. (OL-15)
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos telah rampung.
Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025.
Jelajahi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya. Temukan keunikan budaya dan sejarah Jawa Barat!
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved