Pemerintah Menargetkan Pembangunan 3,4 Juta Sambungan Rumah Jaringan Gas

Pemerintah RI menargetkan pembangunan 3,4 juta sambungan rumah jaringan gas dengan skema APBN dan non APBN, tahun ini. Pembangunan jargas yang masif, itu, bertujuan menghemat subsidi elpiji dan
pengurangan defisit neraca perdagangan migas.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Perencanaan dan Pengadaan
Infrastruktur Migas, Sugiharto saat konsultasi publik studi pendahuluan
jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) di sebuah hotel di Lamongan, Jawa Timur.

Menurut dia, target pemerintah 3.489.555 sambungan rumah dengan skema pembiayaan melalui APBN dan Non-APBN. Pembiayaan non APBN menggunakan dana skema Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha, juga BUMN.

"Pembangunan jargas dengan skema KPBU ini diharapkan dapat meningkatkan
pembangunan jargas yang semakin masif," ungkap Sugiharto.

Dengan cara itu, lanjut dia, tujuan penghematan subsidi elpiji dan pengurangan defisit neraca perdagangan migas, serta target jargas sebanyak 4 juta SR dapat tercapai.

"Proses konsultasi ini untuk menguatkan transparansi, efisiensi,
akuntabilitas, dan efektivitas KPBU dalam rangka mendiskusikan penjabaran pembangunan jargas," terang Sugiharto.

Di Lamongan, Jargas mulai masuk pada 2019, dengan 4 ribu SR  telah
dipasang. Saat ini 5.935 SR sedang dalam masa konstruksi.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengapresiasi progres pembangunan
Jargas di wilayahnya. "Dengan konsultasi ini peserta maupun warga dapat memberikan masukan dan saran terkait pengembangan jargas."

Ia mengakui jargas memiliki nilai lebih dibanding elpiji. Gas bumi ini memiliki kelebihan karena lebih bersih, lebih efisien, lebih aman, murah, dan mampu mengurangi beban negara. (N-2)