Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PEMERINTAH meyakini peluang masyarakat untuk bekerja di luar negeri tetap terbuka lebar meski saat ini masih pandemi virus korona. Selain terdapat banyak negara yang menerima kedatangan pekerja migran, pemerintah pun akan memfasilitasi keberangkatan mereka, termasuk dengan memberi bantuan modal.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani saat menandatangani kerja sama dengan berbagai
lembaga pendidikan, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/9).
Dia menjelaskan, peluang warga Indonesia bekerja di luar negeri masih terbuka lebar.
Menurut Benny, terdapat ada 56 negara yang membuka peluang penempatan
bagi warga Indonesia. Negara-negara itu di luar Taiwan dan Korea Selatan karena masih menerapkan pembatasan sosial akibat pandemi ini.
"Tapi jika kondisi normal, pandemi berakhir, setiap tahun kita
menempatkan 207 ribu pekerja kita ke negara penempatan untuk
berbagai sektor," katanya.
Tak hanya itu, menurut Benny, negara siap memberikan bantuan modal bagi calon pekerja migran.
"Kita ingin meyakinkan kepada anak-anak bangsa, harus ditangkap sebagai
peluang dan tidak boleh lagi berpikir seolah-olah kalau kita ingin
bekerja ke luar negeri, mereka akan menemukan hambatan dan kesulitan,"
ucapnya.
Selain itu, Benny mengatakan penempatan ke luar negeri juga menjawab masalah pengangguran di Indonesia yang saat ini jumlahnya terbilang tinggi.
"Di satu sisi karena pandemi ya masalah dalam negeri memunculkan angka
pengangguran yang sangat tinggi. Di sisi lain ada peluang besar,"
katanya seraya berharap penempatan ini bisa dijadikan solusi agar tidak
terjadi penambahan angka pengangguran di dalam negeri.
Benny pun memastikan penempatan pekerja di luar negeri akan dilakukan
dengan tata kelola yang baik. Selama ini masyarakat kerap kerap berpikir adanya kendala untuk bekerja di luar negeri, terutama terkait persoalan biaya.
Menurut dia, untuk masalah ini pemerintah berkomitmen membantu
masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri. "Negara akan memfasilitasi
bahkan modal bekerja disiapkan oleh negara. Jadi tidak boleh ada lagi untuk mewujudkan mimpi mereka harus pinjam. Apalagi karena tidak memiliki uang untuk modal bekerja, terpaksa mereka meminjam ke rentenir," ujarnya.
Selain biaya, pihaknya pun memastikan akan mempermudah pengurusan
dokumen-dokumen calon pekerja migran. "Itu tidak boleh terjadi lagi.
Negara akan fasilitasi dan memberikan kemudahan anak-anak bangsa untuk
menangkap peluang kerja di luar negeri."
Di sisi lain, selain persolan biaya, masalah keterampilan hingga bahasa juga dianggap menjadi kendala. Untuk mengatasi itu, pihkanya berkolaborasi dengan lembaga pendidikan.
Saat ini terdapat enam yayasan dan lima perguruan tinggi yang telah
bekerja sama untuk memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran.
"Mereka harus mendapatkan pelatihan, keterampilan."
Dengan begitu, dia optimistis pekerja migran Indonesia akan memiliki
keunggulan dibanding tenaga kerja dari negara lain. "Akhirnya mereka
memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan berbahasa cukup kuat.
Tidak boleh kalah dengan pekerja Filipina," tegas Benny. (N-2)
Laporan ketenagakerjaan Biro pada hari Jumat melaporkan penambahan tenaga kerja hanya 73.000 di AS bulan Juli.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komoditas yang dibutuhkan AS akan dikenakan tarif lebih rendah bahkan 0%, termasuk tembaga
WAKIL Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga kerja khususnya untuk green job akan meningkat ke depannya.
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved