Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH meyakini peluang masyarakat untuk bekerja di luar negeri tetap terbuka lebar meski saat ini masih pandemi virus korona. Selain terdapat banyak negara yang menerima kedatangan pekerja migran, pemerintah pun akan memfasilitasi keberangkatan mereka, termasuk dengan memberi bantuan modal.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani saat menandatangani kerja sama dengan berbagai
lembaga pendidikan, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/9).
Dia menjelaskan, peluang warga Indonesia bekerja di luar negeri masih terbuka lebar.
Menurut Benny, terdapat ada 56 negara yang membuka peluang penempatan
bagi warga Indonesia. Negara-negara itu di luar Taiwan dan Korea Selatan karena masih menerapkan pembatasan sosial akibat pandemi ini.
"Tapi jika kondisi normal, pandemi berakhir, setiap tahun kita
menempatkan 207 ribu pekerja kita ke negara penempatan untuk
berbagai sektor," katanya.
Tak hanya itu, menurut Benny, negara siap memberikan bantuan modal bagi calon pekerja migran.
"Kita ingin meyakinkan kepada anak-anak bangsa, harus ditangkap sebagai
peluang dan tidak boleh lagi berpikir seolah-olah kalau kita ingin
bekerja ke luar negeri, mereka akan menemukan hambatan dan kesulitan,"
ucapnya.
Selain itu, Benny mengatakan penempatan ke luar negeri juga menjawab masalah pengangguran di Indonesia yang saat ini jumlahnya terbilang tinggi.
"Di satu sisi karena pandemi ya masalah dalam negeri memunculkan angka
pengangguran yang sangat tinggi. Di sisi lain ada peluang besar,"
katanya seraya berharap penempatan ini bisa dijadikan solusi agar tidak
terjadi penambahan angka pengangguran di dalam negeri.
Benny pun memastikan penempatan pekerja di luar negeri akan dilakukan
dengan tata kelola yang baik. Selama ini masyarakat kerap kerap berpikir adanya kendala untuk bekerja di luar negeri, terutama terkait persoalan biaya.
Menurut dia, untuk masalah ini pemerintah berkomitmen membantu
masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri. "Negara akan memfasilitasi
bahkan modal bekerja disiapkan oleh negara. Jadi tidak boleh ada lagi untuk mewujudkan mimpi mereka harus pinjam. Apalagi karena tidak memiliki uang untuk modal bekerja, terpaksa mereka meminjam ke rentenir," ujarnya.
Selain biaya, pihaknya pun memastikan akan mempermudah pengurusan
dokumen-dokumen calon pekerja migran. "Itu tidak boleh terjadi lagi.
Negara akan fasilitasi dan memberikan kemudahan anak-anak bangsa untuk
menangkap peluang kerja di luar negeri."
Di sisi lain, selain persolan biaya, masalah keterampilan hingga bahasa juga dianggap menjadi kendala. Untuk mengatasi itu, pihkanya berkolaborasi dengan lembaga pendidikan.
Saat ini terdapat enam yayasan dan lima perguruan tinggi yang telah
bekerja sama untuk memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran.
"Mereka harus mendapatkan pelatihan, keterampilan."
Dengan begitu, dia optimistis pekerja migran Indonesia akan memiliki
keunggulan dibanding tenaga kerja dari negara lain. "Akhirnya mereka
memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan berbahasa cukup kuat.
Tidak boleh kalah dengan pekerja Filipina," tegas Benny. (N-2)
Sinergi ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta berkualitas.
Sektor periklanan menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja dan mencatat pertumbuhan pengeluaran iklan digital hingga 12% per tahun.
Menaker menegaskan percepatan produktivitas nasional membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan pemerintah, industri, akademisi, profesi, dan generasi muda.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar Indonesia Productivity Summit 2025 pada 12 Desember 2025 di JIEXPO Convention Center and Theater.
Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta adopsi teknologi adalah strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Kemitraan ini memastikan pekerja migran di Taiwan mendapatkan pekerjaan yang layak serta akses perlindungan sosial yang mumpuni.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Pemerintah memperkuat upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap paling awal, yakni proses pencarian kerja di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved