Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMERINTAH meyakini peluang masyarakat untuk bekerja di luar negeri tetap terbuka lebar meski saat ini masih pandemi virus korona. Selain terdapat banyak negara yang menerima kedatangan pekerja migran, pemerintah pun akan memfasilitasi keberangkatan mereka, termasuk dengan memberi bantuan modal.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani saat menandatangani kerja sama dengan berbagai
lembaga pendidikan, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/9).
Dia menjelaskan, peluang warga Indonesia bekerja di luar negeri masih terbuka lebar.
Menurut Benny, terdapat ada 56 negara yang membuka peluang penempatan
bagi warga Indonesia. Negara-negara itu di luar Taiwan dan Korea Selatan karena masih menerapkan pembatasan sosial akibat pandemi ini.
"Tapi jika kondisi normal, pandemi berakhir, setiap tahun kita
menempatkan 207 ribu pekerja kita ke negara penempatan untuk
berbagai sektor," katanya.
Tak hanya itu, menurut Benny, negara siap memberikan bantuan modal bagi calon pekerja migran.
"Kita ingin meyakinkan kepada anak-anak bangsa, harus ditangkap sebagai
peluang dan tidak boleh lagi berpikir seolah-olah kalau kita ingin
bekerja ke luar negeri, mereka akan menemukan hambatan dan kesulitan,"
ucapnya.
Selain itu, Benny mengatakan penempatan ke luar negeri juga menjawab masalah pengangguran di Indonesia yang saat ini jumlahnya terbilang tinggi.
"Di satu sisi karena pandemi ya masalah dalam negeri memunculkan angka
pengangguran yang sangat tinggi. Di sisi lain ada peluang besar,"
katanya seraya berharap penempatan ini bisa dijadikan solusi agar tidak
terjadi penambahan angka pengangguran di dalam negeri.
Benny pun memastikan penempatan pekerja di luar negeri akan dilakukan
dengan tata kelola yang baik. Selama ini masyarakat kerap kerap berpikir adanya kendala untuk bekerja di luar negeri, terutama terkait persoalan biaya.
Menurut dia, untuk masalah ini pemerintah berkomitmen membantu
masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri. "Negara akan memfasilitasi
bahkan modal bekerja disiapkan oleh negara. Jadi tidak boleh ada lagi untuk mewujudkan mimpi mereka harus pinjam. Apalagi karena tidak memiliki uang untuk modal bekerja, terpaksa mereka meminjam ke rentenir," ujarnya.
Selain biaya, pihaknya pun memastikan akan mempermudah pengurusan
dokumen-dokumen calon pekerja migran. "Itu tidak boleh terjadi lagi.
Negara akan fasilitasi dan memberikan kemudahan anak-anak bangsa untuk
menangkap peluang kerja di luar negeri."
Di sisi lain, selain persolan biaya, masalah keterampilan hingga bahasa juga dianggap menjadi kendala. Untuk mengatasi itu, pihkanya berkolaborasi dengan lembaga pendidikan.
Saat ini terdapat enam yayasan dan lima perguruan tinggi yang telah
bekerja sama untuk memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran.
"Mereka harus mendapatkan pelatihan, keterampilan."
Dengan begitu, dia optimistis pekerja migran Indonesia akan memiliki
keunggulan dibanding tenaga kerja dari negara lain. "Akhirnya mereka
memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan berbahasa cukup kuat.
Tidak boleh kalah dengan pekerja Filipina," tegas Benny. (N-2)
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Kondisi ketenagakerjaan saat ini mengalami penurunan sehingga perlu diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wirausaha.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya lingkungan rumah sehat bagi para pekerja migran Indonesia.
Banyak modus operandi TPPO yang melakukan promosi dan perekrutan pekerja migran ilegal melalui dunia maya.
INDONESIA akan mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor hospitality dan kapal pesiar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved