Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TIM Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) Jawa Barat, memeriksa lima orang pegawai negeri sipil (ASN) yang diduga pelaku pungli di SD dan SMP, di Kecamatan Panjalu dan Sukamantri, Senin (22/8). Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, Tim Saber Pungli mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp8 juta dan buku catatan setoran.
Kasus ini berawal dari laporan masyarakat adanya pungli di SDN 4 Panjalu, tim bergerak dan melakukan OTT ke lokasi. Disana didapati adanya uang yang disetorkan ke oknum inpektorat berinisial D. Tim lalu memeriksa dan menggeledah mobil plat merah nopol Z 488 T yang terparkir di halaman SDN 4 Panjalu dan menemukan uang sebesar Rp8 juta berikut buku setoran pungli.
Dari tangkapan ini, Tim Saber mengembangkannya dan langsung memeriksa kepada lima terduga pelaku pungli di antaranya, bendahara Kelompok Kegiatan Kerja Kepala Sekolah (K3S) berinisal N, Kepala Sekolah dan sebagai Ketua K3S, berinisial OS dan dari Inpektorat Ciamis berinisial D serta dua orang staf. Modus punglinya dengan alasan audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan dilakukan Inpektorat Kabupaten Ciamis. Setiap kepala sekolah harus setor uang sebesar Rp1.950 ribu per siswa, sekolah yang tak setor akan diaudit.
Kepala SDN 4 Panjalu, Oon Sudrajat mengakui adanya OTT dari Tim Saber Pungli Jabar. Namun, dia enggan menceritakan kronologis kejadian yang terjadi di sekolah yang dipimpinya itu.
"Kami sudah langsung melakukan klarifikasi terkait kejadian itu ke Tim Saber Pungli. Saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait kejadian itu dan semuanya sudah diserahkan ke saber pungli, anda bisa tanya ke sana" ujar Sudrajat, Selasa (24/8).
Sementara itu, Ketua tim Unit 3 Saber Pungli Jabar, AKBP Zul Asmi mengakui adanya OTT di SDN 4 Panjalu. Namun, dia berdalih tidak menemukan pelaku punglinya. Memang di sekolah itu juga ada kegiatan yang dilakukan Inpektorat. Namun, pihaknya tidak menemukan dugaan pungli berkaitan dengan sekolah tersebut.
"Di SDN 4 Panjalu memang ada kegiatan yang dilakukan oleh Inpektorat Kabupaten Ciamis, tetapi dari dugaan korupsi berkaitan dengan pungutan liar di sekolah itu tidak ada. Kami, datang ke sekolah tersebut hanya melakukan pemeriksaan dan tidak ada dugaan korupsi," dalihnya. (OL-13)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Polri akan fokus pada aspek pencegahan usai satgas tersebut dibubarkan.
Satgas Saber Pungli yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, resmi dibubarkan.
Satgas Saber Pungli bisa membantu Pemkab Purwakarta untuk memberantas pungutan liar yang kerap terjadi di wilayah ini.
KPK menyerahkan temuan pungli yang mencapai Rp18,25 miliar di Raja Ampat ke Saber Pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved