Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PENAMBANG tanpa izin alias ilegal terus menjarah kawasan yang menjadi izin usaha pertambahan (IUP) PT. Timah Tbk. Perusahaan BUMN ini mengalami kerugian hingga ratusan kilogram timah perhari.
Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar Baswedan menegaskan, pihaknya akan terus berusaha melaksanakan kegiatan pengamanan konsesi perusahaan dari Aktivitas tambang tanpa izin yang dapat merugikan perusahaan.
"Kita sudah beberapa kali melakukan pengamanan konsesi perusahaan dari tambang tanpa izin, sebelumnya pernah di Bangka Selatan, Bangka Barat dan hari ini kami terus berusahan untuk mengamankan wilayah konsesi perusahaan di Kawasan Sungai Tempilang. Ini akan terus kami lakukan," kata Abdullah Umar, Sabtu (7/8)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya satu mesin dompeng bisa menghasilkan 100 kg timah per hari."kemarin kita dan polda Babel amankan delapan mesin dompeng dan satu eskavator.
"bisa dibayangkan potensi kerugian PT Timah Tbk lantaran konsesinya dijarah oleh tambang tanpa izin." imbuh dia.
"Bijih timah yang keluar dari konsesi tanpa dapat diidentifikasi ke dalam hasil produksi pemilik konsesi, tentunya ini memiliki potensi kerugian bagi pemilik konsesi. Untuk itu, PT Timah Tbk terus mengamankan wilayah konsesinya," Ujarnya.
Abdullah menegaskan, PT Timah Tbk akan terus melakukan pengamanan konsesi dari tambang tanpa izin di wilayah konsesi perusahaan seperti di Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung.
"Semua wilayah konsesi perusahaan akan kita jaga, jadi semuanya akan kita amankan. Ini dilakukan secara terus menerus ke seluruh wilayah operasional perusahaan," ucapnya.
Langkah pengamanan aset dari tambang tanpa izin yang dilakukan PT Timah Tbk merupakan upaya untuk meminimalisir potensi kerugian perusahaan dan juga negara.
PT Timah Tbk, kata dia membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menambang di konsesi perusahaan melalui skema kemitraan. Dimana bijih timah yang didapatkan harus masuk ke pemilik IUP.
Baca Juga::NasDem Jatim Terjunkan Lima Ambulans Untuk Penderita Covid
"PT Timah Tbk memiliki skema kemitraan, jika masyarakat ingin bekerja di IUP dengan legal. Skema kemitraan ini memberikan kepastian terhadap perbaikan kondisi lingkungan, potensi pendapatan negara berupa pajak dan lainnya, dan masyarakat yang menambang tidak perlu khawatir karena sudah menjadi mitra," tambahnya.
Sebelumnya, PT Timah Tbk telah melakukan pendekatan persuasif kepada penambang tanpa izin agar bisa menggunakan skema kemitraan. Hanya saja, hal ini tidak diindahkan. Sehingga perusahaan menempuh jalur pengamanan konsesi perusahaan dari penambang tanpa izin.
"PT Timah sudah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan pengamanan aset. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dan potensi pelanggaran maka akan dilanjutkan dengan pelaporan kepada penegak hukum. Koordinasi dan sinergi ini sudah dilakukan," ucapnya. (OL-13)
Di Pasar Kite Sungailiat Bangka, kenaikanharga terjadi pada bumbu dapur seperti cabai rawit dan cabai besar keriting.
Guna mengantisipasi lonjakan penumpang jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Pelabuhan Mentok, Bangka Barat, PT ASDP Cabang Bangka menyiapkan 16 armada kapal feri.
SEORANG ibu bernama Nadia dan anaknya yang masih berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan. Mereka disekap di sebuah kandang anjing di kawasan Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.
Timah dari masyarakat tersebut dijual oleh masyarakat kepada perusahaan dalam bentuk CV yang memiliki badan hukum san membayar semua kewajiban dari negara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka telah menuntaskan Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Pemerintah Kabupaten Bangka, khususnya Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tidak serius mengurus benda atau situs cagar budaya.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PT Timah, melalui anak usahanya PT Timah Karya Persada Properti, berkomitmen mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera menetapkan harga pokok mineral (HPM) timah. Penetapan itu dibutuhkan sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola pertambangan.
Sosok nakhoda baru PT Timah, Restu Widiyantoro, diharap dapat membawa angin segar dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang mengedepankan bisnis yang berkelanjutan.
PERUSAHAAN peleburan timah atau smelter PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) menggugat terdakwa korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis, ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bangka Belitung (Babel).
Guna mendukung Perbaikan Tata Kelola Timah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan mengawal tiga proyek strategis PT Timah Tbk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved