Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengklaim penyerapan anggaran daerah memasuki semester kedua tahun ini sudah mencapai 54%, termasuk penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid-19. Tingkat penyerapannya dinilai jadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
"Tingkat penyerapan (APBD) sudah 54%. Nomor wahid di Indonesia," kata Bupati Cianjur, Herman Suherman, Selasa (3/8).
Sejauh ini, kata Herman, penanganan covid-19 dialokasikan dari refokusing anggaran kegiatan di setiap perangkat daerah. "Penyerapan anggaran covid-19 malah sudah cukup tinggi," pungkasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Dedi R Sudrajat, menambahkan penyerapan anggaran yang cukup tinggi di antaranya meliputi dana desa, alokasi dana desa, serta kegiatan perangkat daerah. Termasuk penyerapan dari bantuan keuangan pusat dan provinsi serta biaya tak terduga (BTT).
Dedi juga menjelaskan soal serapan anggaran penanganan covid-19. Jika dikalkulasi, penyerapannya pun sudah cukup tinggi.
"Anggaran covid-19 itu kan ada yang di perangkat daerah, ada juga dari BTT. Jadi serapannya lebih besar. Tapi secara akurat saya harus lihat datanya dulu," tutur Dedi.
Dedi tak menyebut angka pasti anggaran penanganan covid-19. Sebab, penganggarannya terus bergulir karena disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
"Anggaran covid-19 itu kan terus bergulir. Jadi angkanya selalu berubah-ubah karena saat ada kebijakan baru, kita juga harus cepat melakukan refokusing anggarannya. Di mana dibutuhkan, boleh refokusing, lalu dialihkan lagi," jelas Dedi.
Selama pandemi covid-19, kata Dedi, setidaknya sudah 3-4 kali Kabupaten Cianjur melakukan refokusing anggaran. Sebab, penanganannya terus dilakukan kurun lebih dari 1,5 tahun terakhir ini. "Untuk anggaran penanganan covid-19 memang sekarang ini jadi prioritas. Ketika dibutuhkan, kita segera lakukan refokusing," pungkasnya. (BK/OL-15)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Saat ini kondisinya mulai terpantau landai. Namun Asep mewanti-wanti masyarakat, khususnya nelayan, tetap waspada.
Kelas Literasi Psikologi difasilitasi langsung oleh Head of Partnership Zurich Syariah Irvan Prasetyo, dengan materi yang berfokus pada pentingnya pengembangan kepercayaan diri.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Bertepatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Rosadi membentangkan bendera merah putih sepanjang 680 meter. Dia memasang bendera itu di sepanjang ruas jalan di wilayah tempat tinggalnya.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved