Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEREKAM video dengan narasi hajatan pisah sambut Kapores Rembang, Jawa Tengah, hingga tengah malam dan mengabaikan protokol kesehatan covid-19, Putriarti, meminta maaf atas perbuatannya.
Pembuat video itu datang seorang diri ke Mapolres Rembang pada Jumat (30/7). Kedua pihak pun berdamai sehingga tak ada proses hukum.
"Iya, sudah diklarifikasi. Yang bersangkutan sudah minta maaf," ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy saat dikonfirmasi, Senin (2/8).
Iqbal menyebut video pernyataan Putriarti yang meminta maaf kepada publik di depan kantor polisi tersebut itu terbukti benar. Dalam pernyataannya, ibu rumah tangga itu mengakui kekeliruan saat merekam video.
Dia membenarkan video itu dibuat oleh dirinya sendiri pada Rabu (21/7) sekitar pukul 20.30 WIB di belakang pendopo yang menjadi lokasi kegiatan.
"Bahwa telah ada acara di pendopo Kabupaten Rembang yang baru dimulai pukul setengah sembilan malam, keterangan saya itu tidak benar," ungkap Iqbal menirukan ucapan Putriarti.
Baca juga: Hoaks Hambat Penanggulangan Covid-19 di Jateng
Putriarti mengaku tak mengetahui secara pasti terkait kegiatan yang terselenggara dalam acara itu. Perempuan asal Rembang itu pun menyadari kesalahan dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pernyataannya tersebut.
"Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang saya lakukan. Bahwa jika dikemudian hari saya mengulangi perbuatan yang sama maka saya bersedia untuk diproses secara hukum yang berlaku," ujar Putriarti.
Sebelumnya, polisi mengklarifikasi acara yang digelar di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, pada Rabu (28/7) hanya terlaksana hingga pukul 20.30 WIB.
Maka, narasi yang tersebar di video viral, kata Iqbal, ialah hoaks atau tidak benar. Hanya ada 12 orang yang diundang dalam kegiatan tersebut dan digelar tanpa hiburan dan makan malam.(OL-5)
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Selain pengaturan di lapangan, Kapolresta Pati juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kondisi lalu lintas kepada masyarakat secara cepat melalui kanal resmi.
Komisaris Besar Polisi Sumarni, yang merupakan istri dari Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu, kini resmi menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi.
KEPOLISIAN Republik Indonesia menarik lima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi jabatan Kapolres di sejumlah wilayah. Lembaga Antirasuah mengapresiasi promosi itu.
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
Surat Telegram ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, ST/2278/XI/Kep.2024. Keempat surat telegram ini terbit pada Minggu (29/12).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved