Organisasi Masyarakat Soroti Capaian Vaksinasi di Jawa Barat

CAPAIAN vaksinasi di Jawa Barat masih tergolong rendah. Padahal, vaksinsai diharapkan menjadi langkah pemulihan dampak pandemi
terhadap kehidupan masyarakat.

Hal ini disampaikan sejumlah pihak dalam webinar bertajuk : Problematika dan Efektivitas Vaksinasi di Jawa Barat, yang diselenggarakan Pemuda Katolik Komda Jabar.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat Marion Siagian, Ketua PW GP Ansor Jawa Barat Deni Ahmad Haidar, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Reza Arfah, Ketua Gemabudhi Jawa Barat Dariyanto, Ketua Peradah Jawa Barat Nyoman Iweg, dan Ketua Gemaku Jawa Barat Irwan Limantari dihadirkan sebagai penanggap.

Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar, Edi Silaban, mengatakan, dalam
perjalanan vaksinasi, muncul berbagai problematika di tengah masyarakat. Di antaranya hoak cairan vaksin tidak dimasukan ke tubuh,  vaksinasi massal gratis, sentra vaksin yang sulit dijangkau, jatah vaksin yang kosong, hingga pasokan vaksin yang bertahap.

Problem lain, kurangnya sentra vaksin pada wilayah dengan mobilitas wrga tinggi seperti Bogor dan Bekasi yang merupakan masyarakat berkarakter komuter sebagai penyangga Ibu Kota.

"Sementara Bandung sebagai jantung ibu kota Jawa Barat, Karawang dan Pantura sebagai kawasan industri dengan mobilitas industrial yang tinggi, mestinya penurunan mobilitas yang sudah mencapai 10% dapat lebih ditekan lagi," katanya, Jumat (30/7).

Edi memaparkan, per 24 Juli, Jawa Barat baru merealisasikan vaksin 13% dari jumlah penduduk atau 5,1 juta jiwa. Capaian 13% vaksinasi di Jawa Barat masih jauh dari upaya menciptakan kekebalan komunal.

Untuk mempercepat penurunan pandemi, lanjutnya, diperlukan cakupan
imunisasi sebesar 70% agar kekebalan komunal segera tercapai dengan efektivitasnya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat Marion Siagian mengatakan, total sasaran vaksinasi di Jawa Barat mesti mencapai 37.907.814 dari kategori sumber daya manusia kesehatan, pelayan publik, masyarakat rentan, umum dan remaja.

Realisasi vaksinasi di Jabar pada dosis pertama sudah mencapai 5.742.015 vaksin atau 15,15%, sedang pada dosis kedua baru mencapai 2.669.693 atau 7,04%.

Marion menjelaskan, saat ini vaksinasi sudah memasuki pelaksanaan tahap
tiga dan diperlukan upaya percepatan khususnya kelompok lansia serta
diperlukan upaya ekstra.

"Peningkatan jumah kasus mengakibatkan harus dilakukan percepatan-percepatan vaksinasi di beberapa daerah dengan dukungan semua pihak yaitu TNI/Polri, UPT Vertikal, Ormas, LSM, serta berbagai pihak swasta," tambah Marion.

Sementara Ketua Gemabudhi Jawa Barat Daryanto menyampaikan, berbagai persoalan vaksinasi muncul seperti minimnya edukasi baik dari pemerintah maupun dari pemangku kepentingan terkait. Selain itu, koordinasi antarinstansi masih berjalan masing-masing.

"Sebenarnya saya tidak setuju dengan sentra vaksinasi yang berubah-ubah. Seperti di mal yang dijadikan sentra vaksinasi. Pasalnya, ketika harus dilakukan vaksinasi kedua masyarakat jadi bingung," tandas anggota Komisi VI DPRD Kota Bekasi itu.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Peradah Jawa Barat Nyoman Iweg mengaku masih kesulitan dengan segala upaya koordinasi sinergi antara lembaga, badan ataupun instansi pemerintahan. "Perlu ada perubahan
pada sistem yang ada di pemerintahan, khususnya untuk mempercepat
distribusi vaksin."

Pihaknya menemukan bahwa warga enggan untuk divaksin itu terutama karena merasa bahwa vaksin itu bukan solusi. Kedua, banyak orang yang sudah divaksin mengaku harus lama untuk antre.

Ketua PW GP Ansor Jawa Barat Deni Ahmad Haidar menilai, banyak orang
yang tidak memiliki kompetensi kesehatan tiba-tiba berfatwa soal
kesehatan. "Kami serius melakukan sosialisasi. Ikhtiar kita adalah
melakukan edukasi terhadap saudara kita supaya mereka mau divaksin. Tentu pemerintah juga harus menyiapkan, jangan sampai nanti
masyarakatnya sudah oke mau divaksin namun vaksinnya tidak ada."

Sementara Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Reza Arfah menilai, terdapat beberapa persoalan yaitu pentingnya pendekatan promotif dan preventif dibanding dengan pendekatan praktis. "Mendorong masyarakat percaya pada ilmu kesehatan, memperkaya literasi edukasi, pentingnya dialog ke rumah dan saung-saung RT atau RW sampai pada program vaksin dari pintu ke pintu. Jangan pernah mempertentangkan ekonomi dan
kesehatan bagaimanapun juga ekonomi tidak akan berjalan tanpa sumber
daya manusia yang sehat dan berkualitas. Bagaimana pun juga kesehatan dan hak paling dasar untuk ekonomi yang lebih kuat." (N-2)