Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Tenaga Kesehatan Keluhkan Warga Lembata tidak Mendukung Penanganan Covid-19

Alexander P Taum
26/7/2021 22:40
Tenaga Kesehatan Keluhkan Warga Lembata tidak Mendukung Penanganan Covid-19
Pemkab Lembata, Nusa Tenggara Timur, mendengarkan keluhan tenaga kesehatan terkait penanganan covid-19(MI/ALEXANDER P TAUM)

SEJUMLAH Dokter dan Kepala Puskesmas yang bertugas di 9 kecamatan di
Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Senin (26/7) meminta dukungan  aparat keamanan. Pasalnya, mereka merasa penanganan covid-19 terus mendapat hambatan dari warga.

Permintaan tersebut terungkap dalam rapat kerja Pemerintah kabupaten Lembata bersama seluruh dokter dan kepala puskesmas serta tenaga kesehatan di halaman tengah kantor Bupati Lembata.

Rapat dipimpin PLT Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, serta Ketua
DPRD, Petrus Gero dan difasilitasi Sekda Lembata, Paskalis Ola
Tapobali. Mereka mendengarkan masukan dari seluruh kepala puskesmas serta dokter selama penanganan pandemi covid-19 di Lembata.

Seluruh tenaga kesehatan mengeluh sejumlah perilaku kebandelan warga yang didasari mereka tidak percaya adanya covid-19.

Perilaku warga juga dipicu adanya isu sesat yang beredar baik melalui media sosial maupun doktrin-doktrin yang disebar secara terstruktur.

Beberapa bentuk penolakan warga itu di antaranya ialah pengambilan paksa jenazah pasien covid-19, keluarga pasien yang terkonfirmasi covid-19 dengan gejala berat menolak untuk dirujuk ke RSUD Lewoleba, dan warga tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Ada juga keluarga kontak erat dengan pasien terkonfirmasi covid-19 melarikan diri saat hendak dilakukan tracing. Warga juga enggan mengikuti vaksinasi covid-19," kata dokter Heny, dari Puskesmas Waipukang, Kecamatan Ile Ape.

Ia juga mengeluh bahwa ada seorang pasien terkonfirmasi Covid-19 meninggal, langsung diangkut paksa keluarga.

"Warga mengikuti vaksinasi Covid-19 bukan karena kesadaran memperkuat herd imunity, melainkan hanya untuk mendapatkan surat vaksinasi sebagai syarat melakukan perjalanan," tambahnya.

Dokter Heny meminta pemberian kartu tanda pernah divaksin hanya kepada
warga yang telah menjalani dua kali vaksinasi.

Lain lagi pengakuan Dokter Tika dari Puskesmas Lamau, Kecamtan Ile Ape
Timur. Ia mengeluhkan pasien terkonfirmasi covid-19 yang di
rekomendasikan menjalani isolasi 14 hari, tapi nekat berkeliaran
dan tidak di rumah. Satu keluarga saat hendak ditracing malah lari
ke kebun.

Dokter Tika juga menyoroti kegiatan adat maupun kumpul keluarga di desa
tetap berlangsung tanpa prokes yang ketat. Ia menyarankan agar Satgas
Covid di desa lebih gesit lagi menyosialisasi prokes bagi seluruh warga.

Lain lagi pengakuan Dokter Indra dari Puskesmas Balauring, Kecamatan
Buyasuri.

"Keluhan saya, kalau ada pasien terkonfirmasi covid-19 dengan gejala
berat harus dirujuk, mereka tidak mau. Kita harus bujuk dulu, paksa dulu baru mau. Untuk itu, satgas harus lebih aktif sosialisasi covid-19 kepada warga. Mereka tidak percaya Covid itu ada," keluhnya.


Menurut nya, sikap keras kepala warga Lembata ini akan mempersulit upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Sementara itu, Plt Bupati Lembata, Doktor Thomas Ola Langoday
menegaskan, pemerintah tidak boleh kalah dengan sikap keras kepala
warga.

Ia meminta aparat kemanan untuk tidak segan-segan memberlakukan
Undang-undang Kekarantinaan jika warga bersikeras dengan pemahaman sesat.

"Siapa yang keluar dari jalur itu berurusan dengan hukum. Jika diberi
peluang orang lain akan ikuti. Ini menyangkut mati hidup rakyat Lembata, Jangan main-main," ujarnya. (N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : NUSANTARA
Berita Lainnya