Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SEBANYAK 26.923 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur belum terima bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini dikarenakan belum ada tanda-tanda penyaluran ke warga penerima manfaat oleh pihak Bulog.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Delly Pasande melalui sekretarisnya, Lambertus Sol Keytimu saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/7) menjelaskan, berdasarkan data yang diterima ada 26.923 KPM yang mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Dari jumlah KPM tersebut terdiri dari 10.508 KPM bantuan sosial tunai (BST) dan 16.414 lagi sebagai penerima program keluarga harapan (PKH).
"Kita hanya diberikan data saja. Untuk penyaluran bantuan dari Kemensos itu ada pada Bulog. Nanti soal penyaluran coba tanya ke Bulog karena mereka yang menyalurkan ke penerima manfaatnya. Teknis penyaluran seperti apa coba cek ke mereka saja" papar dia.
Lambert pun mengaku 26.923 Keluarga Penerima Manfaat itu akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram tiap keluarga sehingga total beras keseluruhan bagi Kabupaten Sikka itu ada 269.230 kilogram.
"Para keluarga penerima manfaat ini akan masing-masing mendapatkan beras 10 kilogram setiap keluarga. Jadi coba cek langsung saja ke Bulog soal pendistribusian berasnya," ungkap Lambert.
Sementara itu, berdasarkan pantauan mediaindonesia.com, tidak ada aktivitas pembongkaran beras di gudang Bulog. Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Maumere, Stefanus tidak mau menemui, dengan alasan masih ada tamu. (OL-13)
Baca Juga: Gubernur Banten: Perlu Internalisasi dan Pembiasaan Pakai Masker pada Masyarakat
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved