Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
SEBANYAK 26.923 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur belum terima bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini dikarenakan belum ada tanda-tanda penyaluran ke warga penerima manfaat oleh pihak Bulog.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Delly Pasande melalui sekretarisnya, Lambertus Sol Keytimu saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/7) menjelaskan, berdasarkan data yang diterima ada 26.923 KPM yang mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Dari jumlah KPM tersebut terdiri dari 10.508 KPM bantuan sosial tunai (BST) dan 16.414 lagi sebagai penerima program keluarga harapan (PKH).
"Kita hanya diberikan data saja. Untuk penyaluran bantuan dari Kemensos itu ada pada Bulog. Nanti soal penyaluran coba tanya ke Bulog karena mereka yang menyalurkan ke penerima manfaatnya. Teknis penyaluran seperti apa coba cek ke mereka saja" papar dia.
Lambert pun mengaku 26.923 Keluarga Penerima Manfaat itu akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram tiap keluarga sehingga total beras keseluruhan bagi Kabupaten Sikka itu ada 269.230 kilogram.
"Para keluarga penerima manfaat ini akan masing-masing mendapatkan beras 10 kilogram setiap keluarga. Jadi coba cek langsung saja ke Bulog soal pendistribusian berasnya," ungkap Lambert.
Sementara itu, berdasarkan pantauan mediaindonesia.com, tidak ada aktivitas pembongkaran beras di gudang Bulog. Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Maumere, Stefanus tidak mau menemui, dengan alasan masih ada tamu. (OL-13)
Baca Juga: Gubernur Banten: Perlu Internalisasi dan Pembiasaan Pakai Masker pada Masyarakat
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved