Polres Tuban Distribusikan 5 ton Beras pada Warga Terdampak Pandemi

KEPOLISIAN Resor (Polres) Tuban bersama instansi terkait memberikan bantuan sosial 5 ton beras bagi warga terdampak pandemi. Upaya ini untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bantuan sosial beras tersebut merupakan rangkaian droping yang diberikan oleh pemerintah pusat sebanyak 51 ton beras. Lima ton beras dibungkus dalam kemasan 5 kg yang  didistribusikan melalui Polsek jajaran untuk dibagikan kepada warga se-Kabupaten Tuban sebagai bantuan pada warga kurang mampu terdampak Covid-19.

Distribusi bantuan itu dilakukan di kantor Bulog Tuban yang dihadiri Kapolres Tuban AKB Darman, Kabagops Kompol Budi Santoso, dab pimpinan Bulog Kabupaten Tuban, Senin (19/7).

Kapolres Tuban menyampaikan, jajaran kepolisian dalam hal ini Polres Tuban berupaya untuk turut meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan. Terutama, kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan dari pemerintah.

"Dari total 51 ton bantuan Pemerintah, hari ini Kita dapat dropping 5 ton beras kita bagikan kepada masyarakat melalui polsek jajaran untuk disalurkan pada warga terdampak Covid-19 dan masing-masing warga akan mendapatkan 5 kilogram beras," terang Kapolres, Senin (19/7) sore.

Ia menambahkan dalam pelaksanaan pendistribusian bansos diharapkan Bhabinkamtibmas berkolaborasi dengan Babinsa untuk menghindari adanya duplikasi bantuan. "Bhabinkamtibmas dengan Babinsa silahkan berkolaborasi dilapangan dalam pendistribusian jangan sampai bantuan ini duplikasi, diharapkan bantuan ini bisa tepat sasaran, utamakan masyarakat diluar yang sudah dapat bantuan PKH maupun BLT, " imbuhnya.

Diharapkan bantuan yang simultan ini, bakal disalurkan kembali pada dua atau tiga hari akan di droping mendatang. Dengan demikian, pemberlakuan PPKM darurat ini masyarakat juga merasa diberikan solusi untuk kehidupan keluarga.

"Segera didistribusikan tanpa harus disimpan lagi di Polsek terutama di wilayah yang banyak masyarakat kurang mampu," pungkasnya. (YK/OL-10)