Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BUPATI Temanggung, Jawa Tengah, M Al Khadziq memerintahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMD, kepala desa, dan perangkat desa agar berbelanja di pedagang kaki lima (PKL). Tujuannya membangkitkan perekonomian para pedagang yang terkena dampak selama masa PPKM Darurat.
Instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 012 Tahun 2021 tertanggal 16 Juli 2021.
Bupati mengatakan, setelah mencermati perkembangan keadaan ia melihat kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat.
"Isi instruksinya meminta kepada para pegawai negeri, kepala desa, perangkat desa, pegawai BUMD untuk belanja di warung kaki lima, tetapi tetap dengan protokol covid-19. Untuk makanan mesti dibungkus tidak boleh dimakan di tempat,"katanya, Minggu (18/7).
Bupati berharap instruksi tersebut betul-betul dilaksanakan. Jika pegawai Pemkab Temanggung belanja di kaki lima, ini bisa menghidupkan ekonomi masyarakat di sektor kaki lima.
Baca juga: Dua Pasien Covid-19 Isoman di Solo Meninggal
"Saya yakin dengan kesadaran kita bersama bahwa setiap orang ialah korban, setiap orang mengorbankan dirinya, mengorbankan isi kantongnya, mengorbankan waktunya, pikirannya, kita bisa saling memahami, sehingga kondisi covid-19 bisa kita kendalikan. Demikian pula kondisi ekonomi juga bisa kita selamatkan." (OL-14)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
30 persen dari total 29 ribu pengusaha penggilingan di Jawa Tengah (Jateng) tidak beroperasi. alasannya mereka tidak mampu membeli harga gabah.
BUPATI Pati Sudewo mencabut kebijakan 5 hari sekolah dan mengembalikan waktu belajar 6 hari sekolah pada Jumat (8/8). Itu dilakukan bersamaan pembatalan tarif PBB hingga 250 persen
Peresmian perusahaan asal Amerika Serikat itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didampingi Bupati Batang Fais Kurniawan.
Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah(Jateng) membuka pelatihan Pemandu Wisata Gunung seiring dengan banyaknya kecelakaan di gunung
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved