Di Masa PPKM Darurat, Setop Provokasi

JAKARTA, Bogor, Depok dan Bekasi, serta Bandung Raya masih menjadi daerah penyumpang lonjakan kasus covid-19 tertinggi di Tanah Air.

"Karena angka kasus positif COVID-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Khusus Jakarta, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani
penyebaran covid-19," usul anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, Jumat (16/7).

Farhan menilai, lonjakan kasus yang terus terjadi meski PPKM Darurat
diberlakukan harus dievaluasi secara akurat. "Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif covid-19 di Indonesia. Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasusnya masih terus meningkat," terangnya.

Menurutnya, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan harus jadi atensi bagi pemerintah provinsi. Mereka harus menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak-anak. Klaster keluarga menjadi
persoalan dan penyumbang terbesar dalam peningkatan penyebaran covid-19.

"Jika memang faktanya seperti ini, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar dan
Banten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai," katanya.

Farhan memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi.

Pemerintah, lanjut Farhan, perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal
semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan
masyarakat. "Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan
komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa
terjaga bahkan naik. Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas
masyarakat," ujarnya.

Farhan juga meminta semua tokoh untuk tidak mengeluarkan provokasi
terkait PPKM Darurat yang belum mampu memutus mata rantai penularan
covid-19. "Para ahli entah bidang apa pun juga perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat
bingung. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi
agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," tambahnya.

Evaluasi

Sementara itu, aggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menilai PPKM darurat harus dievaluasi. Pasalnya, saat ini jumlah warga yang terpapar virus tersebut semakin bertambah.

Padahal, aktivitas masyarakat sudah banyak dibatasi. "Evaluasi PPKM
darurat, karena grafik pasien terpapar tidak melandai," katanya.

Dia menambahkan saat ini situasinya sudah luar biasa sehingga perlu penanganan yang juga luar biasa.

"Bahaya. Ini butuh langkah luar biasa, termasuk kebijakannya, karena
keadaannya pun luar biasa," jelas dia.

Daddy menambahkan, beban tenaga kerja kesehatan meningkat seiring
bertambah banyaknya pasien yang dirawat. Sehingga, tidak heran jika
terdapat informasi adanya tenaga kerja kesehatan yang akan mengundurkan
diri.

"Tidak sedikit tenaga kerja kesehatan diberitakan mengundurkan diri. Mereka kelelahan karena melayani pasien sejak setahun lalu,"
katanya.

Dia meyakini hal ini membuktikan bahwa PPKM darurat perlu dievaluasi.
"Di sisi lain, gelombang pasien yang masuk sudah mengantre. Padahal,
ruang perawatan yang ada sudah kewalahan," lanjutnya.

Ini juga ditambah ketersediaan oksigen yang menipis. "Harus mulai
diantisipasi. Termasuk obat-obatan harus mulai dipasok. APD mungkin
masih harus ditambah," katanya.

Daddy menyebut rencana tenaga kesehatan yang akan mengundurkan diri harus diantisipasi. "Urusan nakes tak bisa diabaikan. Katakanlah semua
tersedia, semisal obat, oksigen, APD, ruang rawat. Kalau nakesnya tidak
ada atau sangat tidak mencukupi, apa jadinya?" tanya Daddy. (N-2)