Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PERMASALAHAN pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I Sicicin-Padang mulai terurai satu persatu, sehingga proses pembebasan diharapkan bisa lancar dan selesai pada Desember 2021, sehingga proses konstruksi bisa tuntas pada Desember 2022.
"Kita minta ada laporan harian dalam proses pembebasan lahan ini, supaya kendala bisa cepat diatasi, sehingga penyelesaiannya bisa sesuai dengan target," kata Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, Sabtu (10/7).
Menurut Mahyeldi, dengan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak termasuk Forkopimda, persoalan pembebasan lahan tol itu bisa dilakukan dengan lebih cepat.
"Masing-masing pihak memiliki kewenangan yang berbeda, karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara sendiri-sendiri, harus ada koordinasi dengan semua pihak mulai dari Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Padang Pariaman, BPN, Kepolisian, TNI hingga Kejaksaan," sebutnya.
Menurutnya, proses pembebasan lahan dengan cara bekerja sama itu pernah dilakukan pada proses pembebasan lahan proyek pembangunan Bypass Padang dan terbukti berjalan dengan baik. Karena itu dia optimistis dalam waktu dekat penyelesaian lahan tol padang-pekanbaru bisa selesai.
Baca juga : DPRD Brebes Desak Rekrutmen Petugas Pemulasaraan Jenazah
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, sejak beberapa minggu terakhir ia dan tim yang baru ditunjuk oleh Gubernur Sumbar, telah turun langsung ke lapangan dalam rangka percepatan pembebasan lahan.
"Kita telah turun bersama dengan Kapolda dan bertemu dengan masyarakat. Ternyata tidak ada yang menolak pembangunan, bahkan beberapa pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap meminta agar pencairan dana dipercepat," ujarnya.
Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto meminta agar tidak ada informasi yang ditutupi pada tim. Ia percaya kerja sama dengan kewenangan berbeda dalam satu tim akan mempercepat proses pembebasan lahan.
Ia minta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak larut dalam persoalan internal pemilik lahan. Jika memang tanahnya telah selesai diukur dan dokumen yang lengkap segera saja dibayarkan atau dititipkan di pengadilan.
Jika ada persoalan yang berkaitan dengan hukum pihak kepolisian akan menyelesaikan hal tersebut sesuai kewenangannya.
Kepala BPN Sumbar Syaiful mengatakan, untuk pengukuran lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I sebenarnya sudah hampir 100 persen rampung, masalahnya tinggal kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan.
Ia mengakui, ada beberapa pihak yang melakukan penuntutan terhadap BPN terkait lahan, namun dengan pendampingan jaksa pengacara negara hal tersebut bisa diselesaikan.
Beberapa titik yang masih meragukan menurutnya adalah yang berada di kawasan Tarok City karena dikhawatirkan ada overload bayar untuk lahan yang telah diganti kerugian oleh Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk hal itu, ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi terkait dokumen pengadaan lahan Tarok City agar tidak terjadi pembayaran ganda.
Menanggapi hal itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyatakan, pihaknya siap berkoordinasi dan membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan itu.
Bahkan pihaknya bersedia untuk turun langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat pemilik lahan guna membantu tim percepatan pembebasan lahan tol.
"Informasikan kepada kita mana-mana bidang lahan yang masih bermasalah dan siapa pemiliknya. Kita akan bantu komunikasikan langsung dengan mereka, mudah-mudahan dengan pendekatan seperti itu bisa membantu percepatan pembebasan lahan tol," ujarnya.
Sementara itu perwakilan PT Hutama Karya, Berlin mengatakan, target penyelesaian fisik konstruksi tol seksi I Padang-Sicincin adalah Desember 2022. Hal itu akan bisa terealisasi jika pembebasan lahan bisa tuntas pada Desember 2021.
"Saat ini progres pembangunan seksi I tol Padang-Pekanbaru sudah mencapai 41,43 persen. Pekerjaan pun masih terus dilakukan pada lahan-lahan yang telah terbebaskan. Namun karena masih ada spot-spot yang belum terbebas maka pembangunan tidak bisa menerus tapi terpisah-pisah," tandasnya. (OL-7)
PROYEK pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Betung (Simpang Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 2B (STA 97+600-STA 116+000) ditargetkan rampung pada 30 September.
LAHAN seluas sekitar 320.000 meter persegi milik Keraton Yogyakarta disewakan dengan skema jangka panjang untuk proyek jalan tol.
Diproyeksikan UMKM di Rest Area Heritage Banjaratma Km 260 B Tol Pejagan-Pemalang ini, dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Ruas tol Kutepat yang juga merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan memangkas waktu tempuh dari Medan menuju Danau Toba yang semula enam jam menjadi hanya dua jam.
SELAMA dua hari libur panjang dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1447 H, yaitu hari Kamis (26/6) hingga Jumat (27/6), Jasamarga mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin)
Robert Rouw menilai keberadaan jalan tol di Riau, khususnya Tol Pekanbaru–Dumai dan Tol Pekanbaru–Bangkinang, telah membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat maupun logistik.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan pemerintah mempunyai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum berjalan dengan baik.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan pembubaran dan perusakan rumah doa atau tempat ibadah kembali terjadi. Terbaru pembubaran rumah doa yang terjadi di Padang.
Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan.
Aksi pelarangam ibadah di Padang menunjukan bahwa sikap intoleransi masih mengakar di berbagai sudut negeri.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved