Kejar Target Penurunan Stunting, Pemprov Jabar Gandeng Danone

STUNTING atau gizi buruk sebenarnya masih menjadi masalah krusial di Tanah Air. Sayangnya, penanganan stunting di masa pandemi seperti saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu pemerintah tengah fokus mengatasi pandemi.

Meski begitu program pencegahan stunting harus tetap di prioritaskan. Jika tidak, kebutuhan nutrisi dan perkembangan anak-anak Indonesia jelas terdampak. Hal itu mengemuka dalam webinar Aksi Bersama Dalam Upaya Pencegahan Stunting untuk Mencapai Target 14% pada 2024 yang berlangsung Jumat (9/7).

Baca juga: Kolaborasi Upaya Menurunkan Angka Stunting di Masa Pandemi
 
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan penurunan stunting hingga 14% pada 2024. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dr. R. Nina Susana Dewi Sp. PK (K)., Mkes. MMRS mengatakan stunting merupakan salah satu indikator prioritas dalam SDGs dimana target 2030 adalah terbebas dari malnutrisi. Melalui penanggulangan stunting human capital index Indonesia akan meningkat.
 
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, S.iP.,M.I.Kom menyampaikan bahwa masih tingginya permasalahan gizi dan tingginya stunting masih menjadi permasalahan di bidang kesehatan. "Saya khawatir fokus kita ke pandemi menjadi hal yang perlu dipersiapkan lebih matang untuk stunting ini karena kaitannya menjadi masa depan generasi bangsa dilupakan atau tidak optimal, apalagi saat ini  saya sebagai penggerak PPK di masyarakat tidak ada lagi posyandu dikarenakan khawatir terjadinya penularan virus corona, ada beberapa posyandu belum tutup yaitu posyandu keliling walaupun tidak optimal karena kondisi PPKM darurat Jawa-Bali."
 
Selain itu Atalia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat soal pentingnya stunting. "PR kita adalah capaian target kita sebesar 14 %  di 2024, termasuk juga harus berkomitmen zero new stunting di 2023. Sebagai seorang yang bergerak langsung dengan masyarakat, khususnya  bahwa masih banyak anak stunting disembunyikan, ada stigma di masyarakat bahwa stunting hanya berlaku di masyarakat yang ekonominya rendah atau di pedesaan saja," ujarnya.
 
Bagaimana sosialisasi dan edukasi bisa disampaikan juga mengenai tingginya usia pernikahan anak, 26% di bawah 18 tahun. Padahal 40% pernikahan beresiko melahirkan anak stunting, edukasi ini termasuk pola asuh, pola makan, dan sanitasi PR bagi kita semua harus dilakukan secara kolaboratif.
 
Dr. drg. Marion Siagian, M.Epid selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyampaikan bahwa Angka prevalensi stunting di Jawa Barat berdasarkan Survei status gizi dan balita 2019 sebesar 26,2% dan ini masih tinggi. Lokus Provinsi Jawa Barat sebanyak 23 kab/kota untuk terus kita benahi agar bisa mencapai target nasional 14% dan untuk target Jawa Barat sebesar 19%.

Stunting ini disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor selain itu diantaranya dipengaruhi oleh praktek pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care (ANC) dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan yang bergizi dan kurangnya kases air bersih dan sanitasi yang layak.

Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto mengatakan untuk mencapai target penurunan stunting tersebut tidak bisa sendiri, namun dibutuhkan kolaborasi multipihak. "Yang paling  penting adalah edukasi, karena kita butuh edukasi untuk merubah mindset, pola pikir dan juga gaya hidup masyarakat Indonesia. Melalui kampanye Bersama Cegah Stunting, kami mengintegrasikan berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif pencegahan stunting Danone Indonesia untuk dapat diimplementasikan secara bersamaan,” jelas Vera Galuh Sugijanto.
 
Sejak 2019, Danone Indonesia bersama Pemprov Jabar telah melakukan kolaborasi dalam upaya penanganan stunting pada 14 kab/kota prioritas di provinsi Jawa Barat. Upaya tersebut mencakup pemberdayaan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit dalam hal edukasi pencegahan stunting, pendataan, monitoring, skrining gizi hingga evaluasi.”
 
Prof. DR. Dr. Damayanti R. Sjarif, Sp.A (K), Ketua Pokja Antropometri Kementerian Kesehatan dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit Metabolik RSCM meminta menyamakan persepsi dulu tentang definisi stunting. Menurut WHO, kondisi stunting adalah ketika panjang atau tinggi badan anak berada di bawah 2 simpang baku yang diklasifikasikan sebagai stunted dalam grafik WHO 2006, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik. Kekurangan gizi kronik dapat merupakan akibat asupan nutrisi yang tidak memadai dan peningkatan kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi akibat sering sakit misalnya diare kronik akibat sanitasi buruk, ISPA berulang akibat tidak diimunisasi, atau kondisi/penyakit tertentu yang memerlukan diet khusus misalnya bayi yang sangat prematur, alergi makanan, kelainan metabolisme bawaan, penyakit jantung bawaan, dan lainnya.
 
“Tata laksana stunting tentu saja disesuaikan dengan penyebabnya, Sebenarnya perawakan pendek merupakan pertanda terjadinya masalah kekurangan gizi kronik yang lebih besar yaitu menurunnya kemampuan kognitif serta meningkatnya risiko Penyakit Tidak Menular (obesitas, diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi dll) di usia dewasa. Kedua hal ini yang menentukan kualitas SDM suatu bangsa. Pelbagai penelitian menunjukkan bahwa stunting dapat menurunkan IQ.  WHO menegaskan bahwa stunting sulit ditatalaksana tetapi pencegahan sangat dapat diupayakan,” jelas Prof. Damayanti.
 
“Berdasarkan bukti ilmiah diatas, dibuatlah strategi untuk menurunkan prevalensi stunting dan terpenting memberi kesempatan untuk mengoreksi kognitif sebelum 2 tahun dengan cara mensosialisasikan konsumsi protein hewani dalam MPASI anak 6-24 bulan dengan protein yang tersedia setempat dan terjangkau. Selanjutnya untuk mendeteksi weight faltering dilakukan pemantauan pertumbuhan di Posyandu serta dilakukan rujukan berjenjang ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi yaitu Puskesmas atau RSUD untuk mencari penyebab serta menatalaksana dengan tepat dan segera. Suatu sistem yang sudah ada sejak tahun 1980-an yang perlu diaktifkan kembali,” imbuhnya.
 
Strategi ini juga diujicobakan di desa Bayumundu Pandeglang oleh Tim RSCM/FKUI  dengan dukungan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Hasilnya mereka berhasil menurunkan angka stunting 8,4%. "Jika ini diterapkan di semua desa di Jawa Barat rasanya target yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin terpenuhi. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat akan sangat berperan dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia di masa depan," ujar Prof Damayanti. (RO/A-1)