Soal PPKM Darurat, Jabar Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat belum akan membatasi operasional sejumlah tempat umum meski pemerintah pusat sudah mengumumkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengaku belum mengetahui secara jelas tentang kebijakan tersebut.

Rabu (30/6), Emil menjelaskan, pihaknya baru akan menetapkan kebijakan PPKM darurat jika sudah mendapat petunjuk protokol dari pemerintah pusat. Dengan begitu, Emil memastikan pihaknya belum mengetahui apa yang akan dibatasi terhadap tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi warga seperti pusat perbelanjaan dan lokasi wisata. "Pernikahan, tempat  wisata, toko-toko, mal, saya belum bisa sampaikan," katanya.

Meski begitu, Emil menyebut pihaknya akan mempertimbangkan karantina  (lockdown) wilayah untuk mengurangi penyebaran virus korona. Pertama,  menurutnya karantina akan dilakukan di tingkat terbawah mulai dari  RT/RW.

"Jawa Barat lockdown di level RT dan RW. Tidak dan belum di level  kabupaten/kota, tidak dan belum di level provinsi," kata Emil.

Dia mengatakan, tidak semua RT dan RW di Jawa Barat akan melakukan  lockdown. Sebab, menurutnya kebijakan tersebut akan dilakukan di wilayah  yang masuk ke dalam zona merah penyebaran virus korona.

Dari total 100 ribuan RT, Emil menyebut terdapat 700an RT/RW di Jawa  Barat yang masuk zona merah. "Kaalu lockdown, semua orang tak boleh  pergi," ujarnya.

Sebagai konsekuensi, menurutnya warga yang berada di RT/RW yang dikarantina akan dipenuhi kebutuhan pangannya. "Urusan suplai pangan, primer, harus diperhatikan," katanya.

Disinggung bagaimana pengawasannya, Emil memastikan tak akan mampu jika hanya dilakukan oleh unsur RT saja. "Tak mungkin hanya RT. Kita libatkan polisi/TNI," katanya.

Menurutnya, lockdown di tingkat RT ini sudah banyak dilakukan di Jawa Barat. "RT lockdown sudah ada, mayoritas swasembada dan dukungan mereka sendiri," katanya. (OL-15)