Keuskupan Ruteng Rekomendasikan Geotermal Wae Sano

KEUSKUPAN Ruteng, Nusa Tenggara Timur, mengapresiasi jaminan pemerintah pusat atas keamanan proyek geotermal di Wae Sano, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Diapresiasi karena pemerintah pusat menjamin keselamatan warga dan ruang hidupnya, atas eksistensi kampung dan situs adat (tak ada relokasi permanen), atas pembentukan lembaga mekanisme pengaduan masyarakat, serta komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wae Sano dan mengembangkan kehidupan ekonomi kawasan tersebut.

“Wewenang untuk memutuskan proyek geotermal Wae Sano dan tanggung jawab terhadapnya berada pada otoritas pemerintah pusat,” kata Vikjen Keuskupan Ruteng Romo Alfons Segar dalam rilis pada Jumat (11/6).

Meski wewenang ada pada pemerintah pusat, kata Alfons, Keuskupan Ruteng berjuang semaksimal mungkin dan mendesak agar keputusan pemanfaatan panas bumi untuk menyediakan energi listrik terbarukan bersifat ramah lingkungan, dan dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Jaminan terhadap masyarakat lokal antara lain diperlihatkan dengan rekomendasi perubahan titik bor dari Wellpad B yang dekat dengan kampung Nunang ke titik bor alternatif Wellpad A.

Titik bor alternatif itu berpindah jauh dari kampung Nunang. Akses jalan masuk tidak lagi melewati kampung Nunang tapi melingkari danau dari arah lain untuk mengurangi risiko sosial dari proyek geotermal tersebut sekaligus membuka isolasi wilayah serta meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisatanya.

“Setelah melewati proses dialog dan dialektika yang transparan, serta kerja keras yang konstruktif para pihak yang berkepentingan yang dilandasi itikat luhur untuk mengupayakan kesejahteraan bersama, Keuskupan Ruteng merekomendasikan rencana tindak lanjut tahap kedua proses proyek geothermal Wae Sano,” kata Alfons.

Rekomendasi Keuskupan Ruteng dituangkan oleh Uskup Ruteng Siprianus Hormat dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo pada 29 Mei 2021. (OL-8)