Minggu 06 Juni 2021, 10:10 WIB

OJK Tasikmalaya Terima Aduan 91 Pinjol Ilegal

Adi Kristiadi | Nusantara
OJK Tasikmalaya Terima Aduan 91 Pinjol Ilegal

MI/Ramdani
Otoritas Jasa Keuangan

 

MARAKNYA pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyebabkan masyarakat resah karena diteror dan intimidasi akibat ketidakmampuan membayar angsuran pinjaman. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan di masyarakat terhadap pinjol.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, Edi Ganda Permana mengatakan, di tengah pandemi Covid OJK harus membantu masyarakat agar mereka bisa mengunakan jasa Fintech lending berizin di setiap daerah.

"Sepanjang tahun 2020, wilayah kerja OJK Tasikmalaya tercatat ada 91 pengaduan mengenai fintech ilegal khususnya terkait pinjol. Laporan yang telah masuk tercatat selama tiga bulan terakhir baik yang datang langsung atau melalui surat dari para nasabah," kata Edi Ganda, Minggu (6/6/2021).

Ia mengatakan, selain potensi kejahatan, OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Karena, di wilayah Priangan Timur sendiri untuk jumlah penyelenggara fintech lending berizin terdaftar 138 dengan rincian 57 penyelenggara berizin dan 81 penyelenggara terdaftar.

"Kami selalu mengingatkan agar masyarakat tidak mengakses fintech lending ilegal karena hal itu sangat berbahaya berpotensi juga dalam melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun immateril yang nyata diderita oleh pemohon atas kerugian manfaat kemungkinan akan diterima oleh pemohon," ujarnya.

Pinjaman online (pinjol) ilegal dengan fee yang sangat tinggi tersebut, contohnya pinjam uang sebesar Rp1 juta diberikan ke nasabah hanya Rp600 ribu dan nantinya akan menanggung bunga dan dendanya tinggi. Pinjol juga selalu meminta kontak HP nasabah supaya mereka bisa melakukan akses. Pihaknya meminta masyarakat jangan menggunakan jasa pinjaman fintech lending ilegal.

"Kami tetap mengingatkan agar masyarakat tidak mengakses fintech lendingilegal karena dapat merugikan dirinya dan keluarga. Namun, kami meminta agar nasabah menggunakan jasa penyelenggara fintech lending legal yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK tersebar di setiap daerah," paparnya. (OL-13)

Baca Juga: Anak Terinfeksi Covid-19 Memiliki Risiko Kematian Tinggi

Baca Juga

Antaranews.com

Dosen Universitas Siliwangi Bantu Budidaya Ikan Warga untuk Ketahanan Pangan

👤Kristiadi 🕔Selasa 30 November 2021, 06:38 WIB
Agar perekonomian warga Desa Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya bisa kembali bangkit di masa...
Antara

Antisipadi Banjir, Mensos Berencana Bangun Lumbung Sosial di Garut

👤Kristiadi 🕔Selasa 30 November 2021, 06:17 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengintruksikan supaya pemerintah Kabupaten Garut membangun lumbung...
ANTARA/Aprillio Akbar

Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

👤Lina Herlina 🕔Senin 29 November 2021, 23:10 WIB
MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Sulawesi Selatan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jokowi Jamin Keamanan Investasi

Pengusaha meminta pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja seusai putusan MK.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya